NUSANEWS - Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama, di Hotel Menara Peninsula, Sabtu (28/7) malam merupakan gagasan acara puncak dari perjuangan umat terkait berbagai aspek yang diwakil GNPF Ulama. Tidak terkecuali, mengenai perjuangan dalam menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang, yang sudah dipastikan akan diikuti hanya dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saja.
Dalam acara forum tokoh ulama dan nasional tersebut, akhirnya merekomendasikan sejumlah point yakni merekomendasikan Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto – Al Habib DR. H. Salim Segaf Al Jufri yang juga sekaligus ketua majelis syuro PKS sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk didaftarkan ke KPU oleh partai koalisi keumatan dalam kontestasi pemilihan presiden 2019. Tidak hanya itu, Prabowo Subianto juga dipasangkan dengan Ustadz Abdul Somad Batubara Lc.,M.A, sebagai rekomendasi kedua.
Alhasil, banyak yang menilai jika rekomendasi ini membuat kebuntuan Prabowo dalam memilih Cawapres di tengah koalisi partainya cenderung menjadi lebih mudah, atau justru membuat situasi kian rumit, terlebih ketika Ustadz Abdul Somad yang sudah memberikan pernyataannya menolak untuk dicalonkan dalam kontestasi lima tahunan tersebut.
Artinya, bila merujuk dari hasil rekomendasi itu, tinggal satu nama yang menjadi rekomendasi Ijtima’ Ulama untuk menjadi pendamping Prabowo yakni mantan menteri sosial era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Salim Segaf Al-Jufri. Tentu saja, nama Salim tidak terlepas mewakili kepentingan partai pimpinan Sohibul Iman itu untuk mendapatkan posisi nomor urut dua di kancah pertarungan nasional mendatang.
Kini justru, Prabowo dalam memilih pendamping menjadi kian luas, bila tidak mengikuti rekomendasi ulama, Prabowo dinilai telah bertentangan dengan keinginan umat. Terlebih, jenderal bintang tiga itu sudah melakukan kontrak politik dengan Ijtima’ ulama. Dikatakan kontrak, meski hanya sebatas sebagai pernyataan politik, secara moral adalah kontrak politik. Bentuk janji dan harus ditepati. Apalagi dinyatakan di depan media massa.
Setidaknya ada dua kontrak politik Prabowo dengan ulama di acara Ijtima’. Pertama, Prabowo siap mundur dan mendukung calon lain jika ada yang lebih baik darinya. Pernyataan tersebut, membuat Prabowo berhasil memberikan pesan positif ke publik bahwa ia adalah seorang negarawan sejati. Maju Capres hanya semata-mata karena ingin memberikan baktinya kepada bangsa dan negara. Narasi kuatnya seolah berbunyi: “aku hadir untuk menyelamatkan bangsa”. No ambisi. No nafsu kekuasaan.
Yang kedua, Prabowo memastikan diri ikut keputusan Ijtima’. Taat pada Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab apapun keputusan Ijtima’ itu, ia akan ikut.
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Tony Rosyid mengatakan bahwa Prabowo dikenal sebagai jenderal yang setiap kata dan janjinya ditepati. Soal komitmen, Prabowo punya track record baik. Saat ini, konsistensi Prabowo atas pernyataannya di pembukaan acara Ijtima’ Ulama sedang diuji kembali. Terima Habib Salim dengan semua konsekuensinya.
“Apa konsekuensinya? Pertama, belum tahu survei elektabilitasnya. Kedua, mungkin soal logistik yang selama ini jadi kerisaukan Gerindra. Ketiga, hadapi partai koalisi lainnya yaitu PAN dan Demokrat jika tidak sepakat dengan Habib Salim sebagai Cawapres Prabowo,” kata Tony, di Jakarta, Selasa (31/7).
Tidak hanya menguji integritas Prabowo, tapi juga kemampuan Prabowo melakukan komunikasi politik dengan Parpol koalisi, yakni PKS, PAN, dan Demokrat. Di sini, kepemimpinan Prabowo sedang diukur.
Perolehan Suara Partai
Meski menjadi rekomendasi ulama, apakah kemudian dua partai lain di dalam koalisi Prabowo akan menerima segala legowo hasil tersebut. Terlebih, ketika perolehan suara partai di Pemilu 2014 lalu, posisi PKS menempati suara paling bulit alias kecil dibandingkan dua partai politik (Parpol) lainnya, yaknis PAN dan Demokrat.
Untuk diketahui, Partai Gerindra sebesar 11.81 persen, Partai Demokrat sebesar 10.19 persen, PAN sebesra 7,59 persen, dan terakhir PKS 6,79 persen.
Bila berdasarkan hitungan besaran perolehan suara, maka sudah barang tentu Demokrat menjadi partai yang paling besar peluangnya untuk kemudian dipilih sebagai pendamping. Apalagi, komunikasi politik yang dijalin dengan Partai Demokrat, sebelum terbitnya rekomendasi para ulama, sudah berlangsung cukup lama dan mesra. Tentu saja, tergambar dengan resminya Partai Demokrat diterima dalam koalisi Prabowo.
Politik di Indonesia dalam membagi kekuasaan, seperti jabatan menteri diberikan merujuk dari besaran perolehan suara partai dalam Pemilu sebelumnya. Maka, partai yang memiliki lebih tinggi perolehan suara tentunya mendapatkan banyak posisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap partai politik (Parpol) koalisi Jokowi sudah mendapatkan jatah kursi kekuasaan terlebih dahulu.
Bahkan, hal itu diisyaratkan dengan jelas oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi terkait dengan soliditas koalisi Jokowi yang akan tetap terjaga hingga pertarungan di Pilpres 2019 nanti. Meski, Cawapres yang nantinya dipilih Jokowi bukan berasal dari internal koalisi maupun salah satu dari unsur mereka.
Arwani menegaskan, dasar delapan partai politik yang sudah menyatakan mendukung Jokowi pada Pilpres bukanlah semata-mata mendapatkan jabatan. Persoalan bahwa ada kader partai politik pendukung yang nantinya mendapatkan jabatan menteri pada kabinet Jokowi jilid II, itu merupakan konsekuensi dari partai politik untuk mengawal jalannya pemerintahan.
“Saya melihat komitmen parpol pendukung Pak Jokowi ikhlas, tulus, bukan karena ingin mencari jabatan, bukan saya masuk tapi saya dapat cawapres ya, enggak. Mereka tulus ,” ujar Arwani, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/7).
“Bahwa pada akhirnya ada hal-hal yang harus dijadikan sharing, itu konsekuensi yang memang jadi tanggung jawab seluruh Parpol untuk mengawal pemerintahan ke depan. Misalnya siapa nanti yang bertugas menjadi menteri ini, menteri itu. Itu bukan soal rebutan jabatannya. Tapi Parpol memang harus punya peran masing-masing kadernya,” lanjut dia.
Tidak bisa dipungkiri, keinginan Prabowo Subianto untuk menjadikan putra sulung SBY sebagai pendamping sudah melalui perhitungan. Salah satunya, bagaimana Ketua Kogasma Pemenangan Pemilu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dapat merangkul pemilih muda, yang diperkirakan akan sangat banyak di 2019 nanti.
“Kenapa saya mengatakan kita pun melirik saudara AHY. Masalahnya adalah bahwa bagian dari pemilih yang usia di bawah 45 tahun besar sekali,” kata Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, (6/7).
Prabowo mengatakan dengan adanya Cawapres yang usianya muda maka akan memiliki ikatan emosional yang baik dengan pemilih muda.
Sementara itu, masih adanya generasi tua seperti dirinya dalam percaturan politik, karena masih peduli dengan kondisi bangsa.
“Karena indonesia ini milik anak-anak muda. kami ini harus menyiapkan, kenapa kami masih di panggung karena kami tidak rela melihat negara ini seperti ini,” sebutnya
Sementara itu, terhadap dua nama hasil rekomendasi Ijtima Ulama, Ustadz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri juga dinilai memiliki modal untuk menaikan elektabilitas Prabowo Subianto di Pilpres.
“Keduanya punya basis massa real ya. Misalnya, Salim Ketua Majelis Syuro PKS yang punya basis massa yang kuat,” kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Danny JA, Adrian Sopa Adrian di Kantor LSI, Jakarta Selasa (31/7).
Selain PKS punya basis massa yang kuat, Adrian juga menilai sosok Salim Segaf merupkan representasi tokoh Islam dan tokoh Indonesia bagian timur. Hal ini dinilai melangkapi Prabowo yang berlatar belakang militer dan berasal dari Jawa.
Lalu, bagaimana elektabilitas Abdul Somad dan Salim Segaf? Ustaz Somad juga dinilai punya basis massa yang tidak sedikit. Sebab, dia dikenal sebagai tokoh yang kerap keliling ke daerah-daerah untuk ceramah.
Namun, Adrian menilai bahwa kekuatan tersebut tidak cukup dan perlu dikembangkan dari sisi elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Sebab, berdasarkan data LSI, elektablitas keduanya tidak sampai lima persen, masih sangat rendah.
Kemenangan dan Keputusan Ulama
Kepiawaian Prabowo dalam menjaga soliditas partai koalisinya tentu menjadi ujung tombak, apakah koalisi ini akan bertahan dan bekerja maksimal dalam memenangkan kontestasi di Pemilu mendatang. Hal itu dilihat dari respon Prabowo Subianto yang belakangan sudah mulai memutar otak, untuk tidak mengikuti rekomendasi dalam pertemuan ulama.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa dua nama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dihasilkan dalam Ijtima’ (pertemuan) ulama hanya berupa rekomendasi atau saran. Rekomendasi itu ditujukan kepada Gerindra, PKS dan PAN.
Sebelumnya, ijtima ulama merekomendasikan Prabowo berpasangan dengan Salim Segaf Aljufri atau Ustaz Abdul Somad di Pilpres 2019. “Saya tegaskan kembali, ijtima itu mengajukan rekomendasi. Nah, rekomendasi kan saran,” kata Prabowo.
Bahkan, Partai Gerindra mengaku tidak khawatir bila kemudian Prabowo Subianto akan ditinggal oleh umat Islam jika tidak memilih satu dari dua nama calon wakil presiden yang direkomendasikan Ijtima Ulama GNPF dan tokoh nasional.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria percaya ulama GNPF akan menerima keputusan Prabowo soal Cawapres.
“Enggak begitu, umat kan memahami betul, ulama memahami betul mana yang terbaik. Semua yang kita putuskan juga kita koordinasikan, kita konsultasikan dengan ulama, dengan umat, dengan semua elemen bangsa,” katanya usai diskusi PARA Syindicate di Kebayoran Baru, Jumat (3/8).
Menurut Riza, koalisi pendukung Prabowo akan mempertimbangkan rekomendasi Ijtima Ulama GNPF dalam menentukan Cawapres. Namun jika akhirnya koalisi pendukung Prabowo memilih sosok di luar rekomendasi forum Ijtima, maka akan dibicarakan bersama ulama. “Nanti kita kembalikan kepada ulama kalau memang nama-nama yang menguat di luar nama dua itu tentu kita akan kembalikan ke ulama,” sebut dia.
Sejauh ini, koalisi pendukung Prabowo masih menggodok sejumlah nama Cawapres. Diantaranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Salim Segaf Al Jufri, Zulkifli Hasan dan Ustaz Abdul Somad. Keempat nama itu punya peluang yang sama dipilih menjadi Cawapres.
Riza membantah pihaknya ‘mentok’ dalam memilih Cawapres. Banyak faktor yang dipertimbangkan untuk mencari pendamping ideal bagi Prabowo. “Enggak mentok, semua jalan terus. Kan harus disisir satu-satu, harus dihitung satu -satu, karena nama ini keluar dari partai-partai pendukung kan harus dihormati, tidak bisa langsung diputuskan tidak,” pungkasnya.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Mustafa Kamal menegaskan partainya akan memperjuangkan hasil rekomendasi yang diusulkan dari Ijtima Ulama GNPF. Alasannya, karena PKS merupakan partai yang dilahirkan dari para ulama.
“Selain ada aktivis di kampus, ada para birokrat yang kemudian menopang juga PKS, tentu saja mereka mundur dari status ASNnya waktu itu, dan itu terbentuknya PKS tidak pernah lepas dari para ulama dan dukungan umat,” sebut Mustafa, di Hotel Gran Melia, Kuningan, Senin (30/7).
Di sisi lain, Mustafa menilai, ijtima ulama telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga untuk berbicara terkait masalah kebangsaan. Terlebih, kata dia, para ulama dari penjuru negeri sudah datang ke Jakarta secara sukarela.
“Proses yang memerlukan banyak pengorbanan karena sukarela para ulama itu datang. Lalu kemudian melakukan pembahasan secara sungguh-sungguh sampai dini hari, untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa ini,” sambungnya.
Mustafa juga menilai rekomendasi yang dihasilkan ijtima ulama beririsan dengan rekomendasi Capres-Cawapres dari 9 nama internal PKS. Kemudian ijtima ulama menyampaikan nama yang dicalonkan sebagai cawapres Prabowo adalah Salim Segaf Al Jufri.
“Dan hasilnya memang mencerahkan, kita sungguh tidak menduga bahwa ada beberapa rekomendasi yang kita baca. Dan juga kita capreskan sesuai dengan keputusan majelis syuro yang ada 9 nama itu,” paparnya.
Tidak berselang lama, seperti mengetahui adanya gelagat Prabowo tidak akan ikuti rekomendasi para ulama. PKS pun kembali bergeming dengan menebar ancaman di internal koalisi. Bahkan, PKS hanya memberikan dua opsi, bila dalam Pilpres akan tetap jalan beriringan, yakni Prabowo tetap menggandeng kadernya jadi Cawapres atau PKS abstain di Pemilu nanti.
Direktur Pencapresan PKS, Suhud Aliyudin menegaskan akan terus perjungkan kadernya jadi cawapres Prabowo. Apalagi 1 dari 9 kader yang diusung masuk dalam rekomendasi Cawapres yang diputus itjima ulama 212.
Masih dikatakan Suhud, PKS sudah sampai pada opsi abstain dalam Pilpres, bila Cawapres Prabowo di luar kadernya. “(Abstain) itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan,” tegas Suhud saat dihubungi.
Ada dua alasan kenapa PKS begitu ngotot kadernya jadi Cawapres Prabowo. Pertama, Gerindra dan PKS menjadi dua partai utama pendukung Prabowo. Komunikasi dan kerja sama Gerindra-PKS sudah terjadi sejak lama dan terjalin kesepahaman antara dua partai.
“Karena backbone koalisi ini adalah PKS Gerindra, proses komunikasi politik antara PKS-Gerindra sudah cukup panjang dan sudah cukup mengerti,” terangnya.
Alasan kedua, sudah ada kesepakatan antara Gerindra dan PKS terkait paket Capres-Cawapres. Kesepakatan yang dimaksud adalah posisi capres diisi oleh Gerindra, sedangkan cawapres jatah PKS.
Koalisi Terancam Bubar?
Alotnya sikap PKS dalam internal koalisi hingga munculnya serangkaian ancaman terus menjadi perhatian partai politik, seperti Demokrat, dan PAN. Bahkan, sekelas ancaman PKS menjalankan misi abstainya di Pilpres, tentu sudah menjadi pertimbangan, jika harus bekoalisi tanpa partai pimpinan Sohibul Iman tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut, Demokrat merasa cukup berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung pasangan capres-cawapres.
“Iya,” jawab Syarief saat ditanya hal itu, Rabu (1/8).
Syarief melanjutkan, sejauh ini partainya masih berupaya membangun koalisi bersama Gerindra, PAN, dan PKS dalam Pilpres 2019. Hambatan-hambatan koalisi dengan PKS dan PAN masih dapat diselesaikan melalui pertemuan-pertemuan selanjutnya.
“Mungkin besok ada lagi. Dalam satu malam juga bisa berubah,” lanjut dia.
Syarief mengklaim, Demokrat sudah sejak awal menyarankan untuk menyerahkan penentuan cawapres kepada Prabowo. Dalam hal ini, Syarief melihat, belum ada sikap legawa dari PAN dan PKS soal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
“Ya pokoknya saya pikir belum banyak kemajuan. Kemajuan, yang dikatakan kemajuan itu kalau semuanya sepakat menyerahkan kepada Prabowo cawapresnya, tanpa tekanan. Semua serahkan kepada Prabowo siapa yang mau dipilih. Itu baru ada kemajuan,” kata Syarief.
Gerindra yakin PKS tidak akan abstain di Pilpres 2019, jika Cawapres Prabowo Subianto bukan dari rekomendasi Ijtima atau PKS. Alasannya, hubungan Gerindra-PKS sudah terlalu dalam dan tidak bisa dipisahkan.
“Nggak, nggak. Insyaallah nggak, hubungan Gerindra dan PKS sudah terlalu dalam sehingga saya kira tidak bisa dipisahkan oleh suatu pandangan-pandangan yang berbeda,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di kediaman Prabowo, Jl Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (2/8).
Dia mengatakan perbedaan pandangan merupakan hal biasa. Menurutnya, hubungan Gerindra-PKS bakal tetap terjalin. “Kepentingan-kepentingan yang berbeda dan pertautan yang sudah terjadi tahunan ini insyallah akan tetap terjalin meskipun ada pandangan pandangan yang berbeda dan itu biasa,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyangkan pernyataan Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin terkait peluang abstain PKS di Pilpres nanti. Fahri menilai, hal itu akan berdampak negatif pada peluang PKS untuk mengusung Cawapres.
“Berat (kader PKS akan dipilih jadi cawapres) karena komunikasi yang buruk,” kata Fahri, Kamis (2/8).
Menurut Fahri, sebetulnya Prabowo akan lebih longgar memilih sembilan kader PKS yang diusulkan Dewan Majelis Syuro. Namun, akibat situasi saat ini yang semakin mengerucut (pascaadanya rekomendasi GNPF), hal itu menimbulkan tekanan kepada Prabowo. “Suka main mutlak-mutlakan akhirnya negosiasi gagal,”sebut dewan dari NTB itu.
Ancaman PKS akan abstain dalam Pilpres 2019 sebagai bentuk perjuangan untuk menggenjot perolehan suara dalam Pemilu Legislatif.
Hal itu disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan sebetulnya permintaan PKS tidak terlalu sulit untuk direalisasikan Prabowo.
Menurut dia, sebenarnya partai yang dimpimpin Sohibul Iman tersebut sedang memperjuangkan band wagon effect atau coattail effect. Dimana, siapa yang punya Capres atau Cawapres dalam Pilpres 2019 akan mendulang insentif elektoral yang signifikan.
Tidak hanya PKS, Partai Amanat Nasional juga mengaku belum menetapkan pilihan untuk bergabung dikoalisi Prabowo Subianto maupun Jokowi.
Sekertaris Jendral (Sekjend) PAN, Eddy Soeparno mengatakan, partainya ingin koalisi partai politik dibuat dengan permanen bersama parpol lain, tidak hanya di Pilpres 2019. Untuk itu diakuinya hingga saat ini PAN masih melihat-lihat berbagai dinamika politik yang ada.
“Kita ingin lihat dulu bagaimana proses penentuan arah politik PAN. Kami tengah lakukan komunikasi politik dengan segala aspek yang terkait dengan Pilpres 2019. Di parpol yang nyatakan paslon A atau B maupun yang belum,” kata Eddy saat diskusi PARA Syndicate, di Kebayoran, Jumat (3/8).
PAN, kata dia, tengah menjalin komunikasi intensif dengan semua pihak sebelum mengambil keputusan. Hasil komunikasi PAN itu akan dibawa ke Rakernas untuk diputuskan.
“Semua tokoh yang berpeluang masuk di Pilpres juga kita lakukan komunikasi. Agar nanti di Rakernas semua info yang terangkum dapat hasilkan keputusan yang bisa diikuti semua kader semua,” paparnya.
Eddy mencontohkan, pada 2009 lalu Ketum Partai Demokrat (PD) SBY pada periode ke- 2 mendeklarasi Capres dan Cawapres yang dilakukan 2 minggu sebelum tenggat waktu pendaftaran capres, sehigga sebelum waktu pendaftaran dibuka beliau (SBY) sudah yakin dengan keputusannya.
Namun, saat ini menurutnya dinamikanya berbeda. Ia mengatakan baik di kubu Jokowi atau kubu Prabowo sekarang masih lakukan komunikasi politik yang intensif guna mematangkan kubu koalisi masing-masing. “2019 bukan kontestasi cari pemimpin 5 tahun ke depan tapi hasilkan koalisi yang permanen untuk jangka waktu panjang 40-45 tahun atau lebih. Kebijakan nasional tetap stabil,” pungkasnya.
Prabowo-Salim Lawan Sebanding Jokowi
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai koalisi yang dibangun Prabowo Subianto dengan partai politik lainnya harus melakukan perhitungan yang sangat cermat dan tepat dalam menghadapi Pilpres 2019 mendatang, agar tidak kalah.
Yakni, sambung dia, menyiapkan lawan tanding yang sebanding dengan poros Jokowi sebagai “juara bertahan”, bahkan dalam berbagai kalkulasi dan jajak pendapat lembaga survei sampai saat ini masih unggul.
“Maka dari itu, kapasitas, popularitas, akseptabilitas (penerimaan publik) terhadap kandidat menjadi pertimbangan yang sangat penting, membaca trend apa yang sedang disukai dan diinginkan publik serta mampu membaca sentimen publik, dan menerjemahkannya ke dalam keputusan politik strategis yang populis sehingga mendapat dukungan yang luas dari masyarakat,” kata Pangi dalam keterangan tertulisnya yang diterima aktual.com, Minggu (5/8).
Dikatakan dia, sentimen publik dan tren politik yang sedang melanda negara-negara muslim di seluruh dunia-termasuk Indonesia- hari ini dengan menguatnya semangat (ghirah) gelombang “Populisme Islam”, sebagai varian dari populisme politik yang juga berkembang di negara-negara barat dan juga telah sampai berkembang di Indonesia.
“Populisme Islam telah merambah ke dalam dinamika politik nasional dan telah mengkristal menjadi sebuah kekuatan politik baru yang telah menemukan momentumnya dalam pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu,” sebut dia.
Pria yang akrab disapa Ipang ini melanjutkan, populisme Islam yang menjelma menjadi salah satu kekuatan politik, kini juga ikut memainkan peranan yang cukup strategis dalam rangka menggalang kekuatan dan dukungan atau tidak terhadap poros koalisi yang sudah terbentuk, Ijtima Ulama, GNPF 212 sebagai aksi nyata dari gerakan itu.
Oleh karena itu, rekomendasi yang dikeluarkan oleh gerakan dari populisme Islam itu harus menjadi pertimbangan penting, menjadikan sebagai daya tawar dan lobi (bergaining position) politik di kubu Prabowo yang semakin dinamis di tengah semakin bertambahnya partai yang bergabung dalam koalisi.
Seperti diketahui, paket mana yang dikeluarkan sebagai hasil rekomendasi dari Ijtima’ ulama GNPF yakni Salim Segaf Al-Jufri dan Ustad Abdul Somad (UAS) adalah dua nama yang punya basis massa dan dukungan kuat di akar rumput.
Contohnya, Salim Segaf Al-Jufri adalah ketua majelis syuro PKS, mantan menteri Sosial era SBY dan juga pernah menjadi duta besar RI untuk Arab Saudi dan Oman.
Tidak hanya itu, beliau juga merupakan keturunan Ulama besar Palu, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan nama “Guru Tua ” pendiri yayasan Al-Khairaat. Beliau juga masih punya garis hubungan sangat dekat dengan Habaib dan juga dekat dengan kiyai NU, dan tokoh Muhammadiyah, cenderung lebih moderat dan mampu berkomunikasi dengan semua kelompok dan kekuatan Islam mana pun.
“Karenanya, penerimaan (akseptabel) terhadap sosok ini cukup luas sehingga upaya menyatukan kekuatan Islam yang menjadi agenda politik dikalangan umat Islam akan menemukan momentum yang tepat dan kian nyata,” paparnya.
Di sisi lain, masih dikatakan Ipang, Salim Segaf Al-Jufri juga sudah berpengalaman dalam urusan pemerintahan (punya jam terbang) dengan posisi strategis sebagai menteri sosial dan duta besar. Tentu saja menjadi modal yang sangat berharga untuk menjadi wakil presiden jika nanti beliau berjodoh dipasangkan dengan sosok Prabowo Subianto.
“Rekomendasi dari ulama yang tergabung dalam GNPF ini menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi Prabowo, jika ingin memenangkan pilpres 2019 dengan dukungan kuat dari kalangan Islam dibandingkan dengan mengambil nama lain dari kalangan nasionalis seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” ujar Ipang.
“Bagaimana pun juga nama AHY masih sulit representasi (afialiasi) mengambil suara ulama. Representasi ulama faktor determinan menentukan yang ngak bisa dipandang remeh dalam kemenangan, disaat menguatnya sintemen popolisme Islam. Maka, Prabowo-AHY kombinasi yang kurang menjual dan kurang tepat, karena sama-sama militer, sama-sama nasionalis, ceruk segmen Prabowo-AHY juga sama irisannya.”
Sehingga bisa bayangkan dan mudah memprediksi (forecast) simulasi pertarungan peta lama misalnya Prabowo-AHY berhadapan dengan Jokowi-Mahfud MD. Sebaliknya akan keras benturan pertarungan dan sulit diprediksi apabila Prabowo-Salim Segaf head to head dengan Jokowi-Ma’ruf Amin, tutup Ipang menarasikan simulasi peta politik kedepan.
SUMBER
