Oleh: Multazim Jamil
Tagar #2019GantiPresiden telah membuat keramaian di seantero negeri. Para penggerak tagar tersebut adalah kubu oposisi, yang konon tak menghendaki lagi Joko Widodo untuk menjadi presiden di masa jabatan berikutnya. Sah atau tidak, konstitusional atau tidak, kita tidak akan membahasnya di sini. Tapi saya yakin mayoritas pembaca kiblat.net adalah pendukung tagar tersebut. Gak percaya? Silakan disurvey.
Di kala nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar, tagar tersebut semakin berada di atas angin. Titik tembak yang disasar kubu ini adalah perekonomian yang lesu, harga-harga kebutuhan pokok yang naik, utang negara yang bertambah, dan seabrek indikator materialisme lainnya.
Beragam respon pun keluar dari kubu lawan, yang notabene adalah pendukung calon presiden incumbent, Joko Widodo. Semua isu yang dilontarkan oleh kelompok pendukung tagar #2019GantiPresiden seolah ada jawabannya. Kedua kubu saling serang dengan pernyataan masing-masing.
Sayangnya, kubu lawan dari tagar #2019GantiPresiden berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Bagaimana tidak, posisi petahana memang rawan menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegang untuk membungkam setiap gerak-gerik oposisi. Saya bilang rawan lho ya, tolong dicetak tebal dan digarisbawahi. Hehehe.
Dari sekian isu yang dilemparkan kepada kubu pendukung tagar #2019GantiPresiden, hal yang cukup menarik bagi saya adalah tuduhan bahwa massa dan tokoh eks-HTI berada di balik kelompok tersebut.
Saya belum menelusuri lebih jauh tentang keterlibatan tokoh HTI dalam aktivitas tagar tersebut. Hanya saja, pertama kali tuduhan tersebut keluar berdasarkan rekam citra dua dimensi (baca: foto) Mardani Ali Sera, salah satu inisiator tagar #2019GantiPresiden, bersama Ismail Yusanto, juru bicara HTI. Selain itu, ada pula spanduk yang terpasang di beberapa kota, yang berisi dukungan terhadap tagar #2019GantiPresiden, disertai dengan tagar baru: #2019GantiSistem. Konon di spanduk tersebut tercantum lambang HTI.
Sebenarnya, apa yang mereka takutkan dari eks-HTI bila keterlibatan anasir eks-HTI dalam tagar tersebut adalah sebuah kebenaran? Publik telah menisbatkan HTI sebagai pengusung ide-ide syariah dan khilafah dalam bernegara.
Ketakutan bahwa para anasir eks-HTI ini akan menunggangi gerakan tagar #2019GantiPresiden untuk mencapai misi penegakan ideologi mereka inilah yang berusaha disebarkan kepada publik sebagai common enemy yang patut dihabisi.
Apa iya HTI benar-benar menunggangi? Meminjam pantun tuan guru Ustadz Abdul Shomad (UAS), “Entah buaya, entah cicak. Entah iya, entah tidak.” Jikalau meminjam perspektif para ahli kontra terorisme-radikalisme-fundamentalisme-dll-dll, jika benar massa eks-HTI ikut masuk dalam kontestasi pemilu, pihak yang selama ini membenci HTI seharusnya mengadakan syukuran selametan tujuh hari tujuh malam. (Eh maaf, ini bid’ah katanya).
Apa sebab? Pasalnya, sekali lagi, jika benar, keterlibatan dalam kontestasi pemilu adalah simbol keruntuhan ide-ide “radikal” yang diusung HTI, yang selama ini gigih menentang demokrasi. Saya selalu ingat dengan buletin Al Islam yang rutin nangkring di dekat kotak infaq masjid tiap sholat jumat, dengan topik yang sangat mudah ditebak: “apapun masalahnya, khilafah solusinya”, atau “demokrasi no, khilafah yes”.
Demokrasi memang dianggap oleh pemilik tunggal definisi demokrasi (baca: Amerika Serikat) sebagai solusi untuk melawan ide-ide islamis, eh maaf, radikal. (Soalnya masih memakai sudut pandang kontra-islam, eh, kontraterorisme-radikalisme-fundamentalisme-dll.) Itu ucapan George W Bush di tahun 2007, saat membuka konferensi di Ceko. Ia bilang, “Senjata yang paling kuat dalam peperangan melawan ekstrimisme bukanlah peluru atau bom, namun adalah daya tarik universal kebebasan… Amerika Serikat berkomitmen akan memajukan kebebasan dan demokrasi sebagai alternatif yang baik untuk represi dan radikalisme.”
Nyatanya, bukan diterima dengan baik untuk masuk dalam ranah demokrasi, HTI justru kembali menjadi bahan bulan-bulanan sejumlah pihak. Apa ya pihak tersebut nggak mikir, kalau eks-HTI justru bikin organisasi baru, HTI Perjuangan misalnya, dengan manhaj yang lebih garang (anggap saja jihadi), apa nggak ya tambah repot itu bapak-bapak di BNPT?
Lalu, kalau tokoh-tokoh eks-HTI ditolak dalam aktivitas demokrasi, kira-kira apa saluran yang tepat untuk mereka? Bikin organisasi menyerukan anti-demokrasi, dibubarkan. Mendekat ke demokrasi, dirisak kubu lawan.
Kudune piye?
SUMBER
