NUSANEWS - Ketergantungan keuangan Pemda Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) terhadap dana transferan atau dana perimbangan dari pemerintah pusat pada setiap tahun anggaran masih cukup tinggi, termasuk di tahun 2018.
Hal ini dapat dilihat dari struktur APBD 2018, dimana pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan tercatat sebesar Rp1 triliun lebih, sedangkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil yakni hanya Rp38 miliar lebih.
Ketua Fraksi PNI DPRD Halsel, Arsad Sadik Sangadji kepada Nusanews.id mengatakan, fakta ini mencerminkan belum adanya kemandirian fiskal (anggaran) Pemda Halsel sebab masih bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ketimbang penerimaan yang bersumber dari PAD.
Menurutnya, ini menunjukan bahwa pihak eksekutif khususnya dinas dan badan yang secara fungsional berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belum maksimal mendorong penerimaan daerah alias berkinerja buruk.
"Memang penganggaran kita belum mencerminkan kemandirian fiskal daerah karena masih lebih bergantung ke dana dari Pusat, pengelolaan PAD kita masih belyn maksimal,"tandasnya.
Olehnya itu, fraksinya kata dia, mengusulkan kepada Bupati agar mengevaluasi kinerja pimpinan SKPD pengelola PAD tersebut dengan menempatkan pejabat yang memiliki kualitas atau kemampuan memperbaiki kinerja Dinas pengelola pendapatan.
"Agar lebih tansparan dan memiliki kinerja yang terukur dan efesien sehingga di tahun mendatang penerimaan PAD kita meningkat. Pemda harus memiliki terobosan untuk meningkatan PAD agar kedepan keuangan daerah tidak lagi bergantung dari dana Pusat yang pada akhirnya kita bisa mandiri dari sisi anggaran," tukas anggota DPRD dari PKPI itu.
 |
| Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halsel, Helmi Surya Botutihe |
Soal belum maksimalnya pengelolaan PAD ini juga diakui Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halsel, Helmi Surya Botutihe. Menurut dia, PAD termasuk salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial yang dapat mendukung pencapaian pendapatan daerah, olehnya itu harus dimaksimalkan pengelolaannya.
"PAD ini kita harus kita genjot, karena dia sumber pendapatan yang sangat potensial, yang bisa mendukung pencapaian pendapatan kita,"tandasnya. Pemda Halsel kata mantan Kadis PKAD Halsel itu, merencanakan fokus terhadap PAD tersebut karena itu akan dilakukan evaluasi.
"Target kita harus capai 100 persen tahun ini bagaimana pun caranya. Kalau tahun lalu yang kita capai hanya 75 persen,"tukasnya.
Masalah PAD ini kata dia, juga telah menjadi perhatian Bupati, bahkan dibeberapa kali rapat selalu disentil. Oleh sebab itu, kedepan akan diberlakukan reward dan panisment terhadap SKPD pengelola PAD.
"Akan ada reward dan panisment, apalagi masalah PAD ini sudah menjadi perhatian pak Bupati. Kalau pak Bupati sudah berikan perhatian maka hati-hati, karena pasti akan ada sanksi,"tandasnya.
Laporan: Iwan
SUMBER
