NUSANEWS - Warga Bantargebang Kota Bekasi mengancam akan menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta pada Oktober mendatang.
Warga geram lantaran Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan ingkar janji terkait pengelolaan sampah di TPS Bantargebang.
Warga menuding DKI Jakarta membuang sampah setiap hari di Kota Bekasi, tetapi kewajibannya tak kunjung direalisasikan. Akibatnya, keadaan lingkungan, khususnya sanitasi di Bantargebang semakin buruk.
Warga menyebut, ada 12 janji DKI Jakarta yang belum direalisasikan sejak tahun 2016. Padahal janji tersebut tertuang dalam perjanjian kemitraan antara Pempov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi.
Ke-12 janji tersebut di antaranya penyediaan membran untuk kebutuhan covering landfill, pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, melakukan audit lingkungan di sekitar TPST Bantargebang, menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), melaksanakan Analisa Dampak Lingkungan TPST Bantargebang, membangun buffer zone atau penghijauan di TPST Bantargebang.
Selanjutnya, memperbaiki saluran air lindi di TPST Bantargebang, penambahan sumur artesis dan pipanisasi untuk pemenuhan air bersih bagi warga sekitar, penurapan Kali Ciasem sepanjang 3 Km, membantu penyediaan obat-obatan bagi warga sekitar, embuat sumur pantau di sekitar TPST Bantargebang dan memberikan bantuan empat unit kendaraan operasional.
“Kami akan mendatangi Pemprov DKI Jakarta untuk menagih janji-janjinya. Kita akan menyertakan sejumlah dokumen dan surat permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mengecek persoalan itu,” tegas Mul (47), warga Kampung Cikiwul RT 005 RW 07 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kamis (18/10/2018).
Menurut dia, setelah pengelolaan TPST Bantar Gebang oleh PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) diambil alih oleh Pemprov DKI semakin parah.
“Air kami semakin bau, lingkungan sangat bau karena pengelolaannya tidak seperti apa yang dilakukan pihak swasta dulu,” jelas dia.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku kesulitan bertemu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas kemitraan antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI.
Pria yang akrab disapa Pepen itu mengatakan, pihaknya ingin membahas kemitraan dengan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, masih banyak janji Pemprov DKI yang belum direalisasikan.
“Sulit, sulit, sulit, tidak ada komunikasi sama sekali. Sekarang kan seolah-olah tidak ada PKS dan seolah-olah kita tidak bermitra. Bahkan, kita ingin bertemu (Pemprov DKI) saja tidak ada kejelasan,” kata Pepen, Rabu (17/10/2018).
Pepen mengungkapkan, tidak ada permintaan khusus dari Pemkot Bekasi terhadap Pemprov DKI. Hanya saja, Pemprov DKI harus melaksanakan kewajiban sesuai PKS yang sudah disepakati.
“Tidak ada permintaan, semua itu tersirat dalam hak dan kewajiban kerja sama. Hak Kota Bekasi apa, kewajiban DKI itu apa, dan kewajiban kita apa itu. Ada kemitraan dan kerja sama,” ujar Pepen.
SUMBER
