NUSANEWS - Hari Anti Korupsi se-Dunia menjadi momen Wakil Ketua DPR RI mengkritik pemerintah pusat. Menurut dia, lemahnya komitmen pemerintah terhadap pencegahan korupsi di tubuhnya sendiri turut menjadi faktor kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hal tersebut, lanjut Fadli, tercermin dari terlibatnya sejumlah Kementerian dan lembaga yang justru tersandung kasus korupsi besar. Seperti kasus korupsi di Direktorat Pajak, Kejaksaan, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa.
"Berdasarkan data BKN 2018, terdapat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yg terlibat tindak korupsi. Dari jumlah tersebut, 98 PNS tercatat berada di instansi pusat. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama menjadi dua instansi dengan jumlah PNS yang terlibat korupsi tertinggi," kicau Fadli melalui akun Twitternya @fadlizon, Minggu (9/12).
Tak hanya itu, ia juga turut menyinggung program infrastruktur pemerintah. Menurut dia, korupsi terjadi pada proyek-proyek infrastruktur yang sedang dijalankan pemerintah. Berdasarkan catatan ICW, lanjutnya, pada 2017 terdapat 241 kasus korupsi dan suap terkait pengadaan sektor infrastruktur.
Maka dari itu, menurut dia hal ini menjadikan sektor infrastruktur menempati posisi teratas kasus korupsi. Akibatnya, negara merugi Rp1,5 triliun dengan nilai suap mencapai Rp34 miliar.
Oleh karenanya, ia menilai jika pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia dipaksakan sampai 2019 mendatang, maka besar kemungkinan potensi pelanggaran akan terus bertambah.
"Saya melihat, potensi pelanggaran akan semakin besar. Apalagi jika proyek infrastruktur dipaksakan untuk selesai 2019. Tentunya akan membuka celah untuk bermain-main dengan anggaran negara," tukas dia.
SUMBER
