DEMOKRASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang menggaet aktivis 98 menjadi menteri di kabinetnya. Menko Polhukam Wiranto meminta hal itu tak perlu diributkan.
"Lho kok tanya saya. Itu sepenuhnya hak perogratif presiden," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (18/6/2019).
Menurut Wiranto, urusan kabinet masih bulan Oktober. Apalagi, ia yakin Presiden Jokowi sudah memiliki berbagai pertimbangan untuk memilih pembantunya.
"Nggak usah diributkan dan masih lama Oktober. Tergantung presiden bagaimana beliau sudah punya pertimbangan-pertimbangan dan saya kira beliau sudah punya satu rencana," katanya.
"Jadi nggak usah diributkan dan nggak perlu diintervensi oleh siapa pun dan masyarakat," imbuhnya.
Presiden Jokowi mengatakan, sudah banyak para aktivis 98 yang berhasil menjadi bupati, wali kota, hingga anggota DPR RI. Namun, diakui Jokowi, belum ada aktivis 98 yang menjadi menterinya pada kepemimpinan periode pertama.
Mendengar sambutan Jokowi, massa yang hadir pun meneriaki nama Adian Napitupulu. Jokowi tidak membantah bahwa Adian terbuka peluang untuk mendapat jabatan di pemerintahan selanjutnya.
"Bisa saja, kenapa tidak dengan kemampuan yang ada bisa saja. Misalnya tidak hanya di menteri, bisa saja di duta besar. Bisa saja di BUMN. Tetapi, selagi saya selalu melihat bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas dan syarat yang sering saya sampaikan," ucap Jokowi di acara silaturahmi dan halal bihalal rembuk nasional aktivis 98, Jakarta, Minggu 16 Juni 2019.
SUMBER
