
DEMOKRASI.CO.ID - Gelombang aksi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat beberapa hari terakhir terus bergulir. Banyak masalah menimpa bangsa ini, namun DPR RI sebagai wakil rakyat malah tutup telinga.
“Kekecewaan memang ada, karena sikap atau standar ganda yang dia terapkan dalam menangani beberapa isu jelas terlihat. Tapi kami tetap percaya,” kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia, Febri Rahmat dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).
Dalam konteks demonstrasi belakangan ini, Febri mengatakan, pergerakan mahasiswa adalah gerakan murni karena keresahan komunal terhadap kebijakan DPR secara diam-diam dan terlalu cepat mengesahkan undang-undang hanya dalam waktu 14 hari. Belum lagi, persoalan kebakaran hutan dan persoalan Papua yang tak kunjung usai diselesaikan pemerintah.
“Ini polemik yang cukup luar biasa pada tahun ini. DPR sebagai representasi kami, seolah mereka tutup telinga,” ujarnya.
Ia menilai sejauh ini tidak ada upaya dan langkah konkrit dari anggota DPR dalam mendengarkan aspirasi mahasiswa. Termasuk pembahasan RKUHP yang hanya ditunda, bukan penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah.
“Ini yang dapat memantik kami bergerak. Kami berharap ke depan DPR dan pemerintah dapat menuntaskan reformasi, supremasi hukum serta persoalan kebangsaan lain,” katanya. (Aza/Iis)