DEMOKRASI.CO.ID - Kendati telah dilarang, sejumlah elemen mahasiswa tetap nekat untuk melakukan aksi di Jakarta pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 20 Oktober mendatang. Mereka mengaku bahwa tidak ada pihak manapun, yang boleh melarang masyarakat untuk menjalankan hak konstitusinya.
Ketua BEM FKIP Untirta, Ahmad Fauzan, menuturkan pihaknya akan tetap berangkat ke Jakarta. Hal ini dikarenakan serangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa beberapa waktu yang lalu, pemerintah belum memenuhi tuntutan mahasiswa.
“Kami menolak lupa perjuangan atas masalah dan juga isu yang belum kami menangkan. Mengingat serangkaian aksi yang dilakukan dalam skala nasional pada 24 dan 30 September lalu. Itu adalah bukti bahwa kami akan terus menyampaikan kepada masyarakat luas, jika situasi negara saat ini tidak sedang baik-baik saja,” katanya kepada BANPOS, Jumat (18/10).
Ia mengaku, meskipun saat ini pihak kepolisian telah melarang masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa, pihaknya tidak akan mundur. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang melarang masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk melakukan aksi unjuk rasa. Sebab, hal itu merupakan hak warga negara dan dilindungi oleh undang-undang.
“Kita ketahui bahwa pelantikan Presiden tinggal menghitung hari. Kami BEM FKIP Untirta dan teman-teman jurusan lain akan terus mendorong untuk turun aksi ke jalan. Meskipun pengamanan diperketat, kami tidak gentar. Hal ini kami sikapi dengan berangkat ke Jakarta,” tegasnya.
Untuk perkiraan jumlah massa aksi yang akan ke Jakarta, Fauzan mengatakan hingga saat ini sudah terkumpul sebanyak 200 massa aksi. Jumlah tersebut merupakan mahasiswa dari berbagai jurusan yang berada di FKIP Untirta.
“Estimasi massa sampai dengan hari ini memang masih belum rampung. Namun sejauh ini, sudah ada 200 orang massa aksi yang siap berangkat per kelompok. Karena kami pun mengantisipasi pencegahan di perjalanan oleh aparat keamanan,” ungkapnya.
Saat disinggung mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak rektorat, yang menyatakan bahwa mahasiswa Untirta harus menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, dengan tidak melakukan aksi unjuk rasa dan fokus pada Ujian Tengah Semester (UTS), Fauzan mengaku tidak peduli.
“Ini (surat) jelas berisikan poin-poin politis yang dimuat dalam pernyataan itu. Namun saya tidak peduli. Yang saya soroti adalah kampus merupakan ruang ilmiah untuk menghasilkan argumen keilmuan untuk mengentaskan masalah. Dan dengan adanya surat ini, terjadi pembungkaman dan pengebirian,” jelasnya.
Ia pun mengajak elemen mahasiswa lainnya, agar turut serta dalam agenda aksi yang akan dilakukan oleh pihaknya. Ia pun mengecam mahasiswa yang tidak turun ke jalan, karena mencari aman.
“Kita sebagai mahasiswa harus memposisikan diri sebagai pendorong perubahan. Mahasiswa tidak boleh mencari aman,” tegasnya.(DZH/ENK)
