DEMOKRASI.CO.ID - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau masyarakat tidak menggelar demo saat pelantikan presiden-wapres yang berlangsung 20 Oktober. Moeldoko menegaskan, imbauannya tidak kontradiktif dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bukan kontradiksi, kan imbauan. Dari awal saya sudah mengimbau untuk masyarakat untuk teman-teman yang mau demo. Kalau bisa ditahan kan lebih bagus. Karena ada 20 Oktober kan acara yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia," ujar Moeldoko di kantornya, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).
Moeldoko menegaskan tidak ada larangan demo karena dijamin konstitusi. Namun, dia mengimbau semua pihak bisa menahan diri karena pelantikan presiden-wapres merupakan acara yang ditunggu-tunggu masyarakat.
"Kalau secara konstitusi nggak ada yang melarang demo, cuma saya mengimbau agar teman-teman mahasiswa dan lain-lain untuk bisa menahan, ya tanggal 20 Oktober itu tanggal yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia," katanya.
Imbauan ini ia maksudkan supaya pelantikan presiden berjalan khidmat. "Jadi karena ini acara yang sangat penting dan harus khidmat dan seterusnya, akan lebih bagus kalau tidak ada demo," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Jokowi tidak mempermasalahkan ada demo saat 20 Oktober. Jokowi menjamin penyampaian pendapat di muka umum dijamin konstitusi.
"Namanya demo dijamin konstitusi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pagi ini. [dtk]
