DEMOKRASI.CO.ID - Langkah DPR RI berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kasus gagal bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya perlu didukung.
Sebab, dengan dibentuknya pansus, dinilai akan mampu mengungkap keterlibatan pengambil kebijakan dalam megaskandal Jiwasraya.
Begitu disampaikan Pengamat BUMN Herry Gunawan dalam serial diskusi Populi Center dan Smart FM Network bertajuk "Mencoba Mengerti Kerumitan Masalah Jiwasraya, dll." di The MAJ Senayan, Jakarta, Sabtu (18/1).
"Jiwasraya pentingnya ada pansus. Bagaimana DPR masuk sebagai wakil rakyat untuk melihat ada keterlibatan regulator atau tidak," ujar Harry.
Menurut dia, kasus Jiwasraya tergolong kasus kejahatan keuangan dan sedianya dilakukan secara sistematis juga terencana. Karena itu, Harry meyakini bahwa ada peran regulator didalamnya.
"Ini bukan tidak mungkin melibatkan regulator, bukan tidak mungkin," katanya.
Atas dasar itu, Harry menilai pentingnya pembentukan Pansus oleh anggota legislatif untuk berupaya mengurai dan menyelesaikan kasus yang merugikan keuangan negara Rp13,7 triliun itu.
"Jiwasraya pentingnya ada pansus, jadi jangan berhenti pada aparat penegak hukum. Tidak bisa," tandasnya.
