DEMOKRASI.CO.ID - Periode kedua Presiden Joko Widodo tampak seperti dihujani beragam masalah. Kasus-kasus dugaan kerugian negara di BUMN yang mencapai belasan triliun rupiah bermunculan.
Mulai dari Jiwasraya, ASABRI, hingga Taspen muncul dengan nilai dugaan korupsi yang fantastis. Belum lagi masalah defisit BPJS Kesehatan yang membuat iuran peserta naik hingga dua kali lipat.
Rakyat juga tidak bisa lagi berharap pada kinerja pemerintah memperbaiki ekonomi. Tercatat laju ekonom makin menurun. Di tahun 2019, angka pertumbuhan nyaris anjlok ke 4 persen, yakni di angka 5,02 persen.
Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo berharap kasus ini segera dituntaskan. Terlebih lagi publik mulai mengaitkan kasus ini pada dana pemilu lalu.
“Kasus ini wajib dibongkar tuntas,” ujarnya saat dimintai tanggapan redaksi, Minggu (9/2).
Bagi Anton Tabah Digdoyo, beragam masalah yang muncul ini tidak lepas dari kepemimpinan nasional yang rapuh. Pemimpin juga banyak ingkar janji dan semua itu berbuntut pada KKN yang makin terang-terangan muncul.
Pengurus MUI Pusat itu lantas mencontohkan kasus nepotisme yang paling kentara, yaitu pencalonan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo. Termasuk pencalonan anak Wakil Presiden KH Maruf Amin, Siti Nur Azizah di Pilkada Tangerang Selatan.
“Padahal dulu awal reformasi, putra Habibie, Ilham Habibie ahli pesawat satu-satunya menjabat di PTDI pun dicopot. Sekarang KKN edan-edanan,” tegasnya.
Mantan petinggi Polri ini juga menyinggung masalah sistem keadilan hukum yang seolah tajam ke bawah tumpul ke atas. Termasuk KPK yang menurutnya coba dilemahkan oleh para elite.(rmol)
