DEMOKRASI.CO.ID - Belasan aktivis yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan Aktivis Se-Indonesia (PPA Se-Indonesia) melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/3).
Mereka datang untuk meminta KPK menelusuri dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Taliabu, Maluku Utara. Dugaan korupsi ini berkaitan dengan temuan kwitansi pemotongan dana desa tahun 2017.
“Ada 71 desa dari 8 kecamatan, masing masing desa dipotong sebesar Rp 60 juta. Jika ditotal kerugian negara mencapai Rp 4 miliar lebih,” tegas koordinator aksi Fikran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/3).
Selain itu, mereka juga meminta agar aparat keamanan segera mencari Bupati Kepulauan Taliabu, Aliong Mus dan wakilnya, Ramli yang pada dua bulan terakhir tidak berada di Taliabu. Terlebih lagi, sejumlah pejabat pemkab juga ikut keluar daerah dalam beberapa hari terakhir.
"Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat sudah dua bulan terakhir tidak rerlihat di daerah, kami curiga ada sesutu yang disembunyikan oleh pemerintah kepada rakyat,” imbuh Fikran.
Selain itu, pencarian juga perlu segera dilakukan lantaran ada sejumlah kegiatan kerja lapangan yang terkendala masalah anggaran dan tidak kunjung dicairkan oleh pihak keuangan di pemkab.
“Kami mendesak KPK RI agar segera memeriksa bupati dan wakil bupati Kepulauan Taliabu karena sejauh ini program pembangunan belum terlihat adanya perubahan,” demikian Fikran. (20Fad/rmol)
