DEMOKRASI.CO.ID - Pro kontra dicalonkannya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Kepala Otorita Ibukota Negara (IKN) baru semakin mencuat di permukaan publik.
Banyak pihak menolak sosok Ahok dari tiga nama calon lainnya. Alasannya, Ahok dinilai banyak masalah di masa lalunya yang masih teringat di masyarakat Indonesia.
Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut terlibat pun muncul lantaran Ahok dinilai terlibat dugaan kasus korupsi.
KPK sendiri pun didesak turut aktif melakukan upaya pencegahan maupun memberikan rekomendasi atau track record terhadap calon 'Gubernur' IKN kepada Presiden Joko Widodo.
Menanggapi desakan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati tak berkata banyak atas desakan tersebut.
KPK, kata Ipi, menilai upaya pencegahan atau memberikan track record calon 'Gubernur' IKN merupakan kewenangan prerogatif Presiden Jokowi.
Sehingga, kata Ipi, KPK siap untuk memenuhi jika Presiden Jokowi meminta pihaknya untuk memberikan rekomendasi atas hal tersebut.
"Terkait hal ini merupakan kewenangan prerogatif presiden. Jika dibutuhkan, tentu KPK akan memenuhinya," ucap Ipi Maryati kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (11/3).
Walau demikian kata Ipi, KPK sendiri telah turut melakukan pemantauan terhadap proses pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
KPK sendiri mengaku telah dilibatkan dan turut hadir sebanyak dua kali pada bulan Januari dan Februari 2020 melakukan rapat bersama yang diselenggarakan oleh Bappenas.
"Prinsip dasarnya, KPK akan membantu kebijakan Presiden agar pemindahan ibukota negara tersebut bebas dari korupsi," pungkasnya. (Rmol)
