DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi pandemic covid-19 atau virus corona di Indonesia. Pasalnya, semua skenario dari sisi anggaran dalam penanganan dan penanggulangan covid-19 sudah dipersiapkan.
Sri Mulyani mengatakan, ada total sebesar Rp 62,3 triliun dari realokasi anggaran APBN, baik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) baik di pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami sampai hari ini sudah identifikasi Rp 62,3 triliun dari belanja K/L yang akan bisa direalokasikan untuk bisa dipiroritaskan seusai arahan presiden," katanya.
Ia sempat mengatakan telah menerbitkan surat edaran Surat Edaran Kemenkeu No.6 Tahun 2020, tertanggal 15 Maret 2020, agar setiap K/L untuk memindahkan pos pembiayaan, yang tadinya untuk perjalanan dinas, baik dalam negeri dan luar negeri agar diperuntukkan untuk menangani wabah covid-19.
Percepatan realokasi ini, kata Sri Mulyani akan dilakukan secara serentak dan dalam waktu kurang dari dua hari. Sehingga pemerintah bisa melakukan adjustment dari anggaran K/L dari pemerintah.
Biaya Perjalanan Dinas PNS Dipangkas 50%
Sri Mulyani menyebutkan, bahwa seusai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa terdapat anggaran perjalanan dinas para PNS tahun ini untuk bisa dipangkas.
"Anggaran [dinas PNS] tahun ini mencapai Rp 43 triliun dan diminta paling tidak 50% untuk melakukan kegiatan prioritas dan kita sedang melaksanakan itu," jelas Sri Mulyani.
Belanja di Daerah
Adapun pagu Dana Desa dalam APBN 2020 sebesar Rp 72 trliun, bisa di re-design untuk penanganan covid-19. Presiden Jokowi kata Sri Mulyani bisa dilakukan penghematan sampai dengan Rp 59 triliun.
Hal ini kata Sri Mulyani masih terus dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
"Transfer keuangan dana desa, Presiden mengatakan, dan kita mengidentifikasikan ada sekitar Rp 56 triliun sampai Rp 59 triliun yang bisa dipakai atau dilakukan suatu penghematan untuk kemudian melakukan re-orientasi untuk penanganan covid-19," jelas Sri Mulyani.
Namun, Sri Mulyani memastikan bahwa setiap desa akan mendapatkan jatah yang sama. Yang pasti dana harus bisa dipakai untuk membantu masyarakay dan pemerintah, sampai aparat desa untuk menangani covid-19.
Hal itu dilakukan, kata Sri Mulyani, karena BNPB dalam melaksanakan program penanganan dan penanggulangan covid-19 akan sampai pada ke sampai masyarakat di level paling kecil, desa, RW, bahkan RT.
"Dibutuhkan suatu kerja sama untuk menangani secara baik. Kita akan terus melakukan komunikasi," jelas Sri Mulyani.
Realokasi Dana Stimulus Ekonomi
Selain APBN, Sri Mulyani juga melakukan re-alokasi anggaran pada dana Stimulus Paket I dan Paket II kebijakan ekonomi, yang belum lama ini diumumkan.
Pada stimulus kebijakan jilid I, sebelumnya, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 10,3 triliun dalam merelaksasi hotel, restoran, dan pariwisata. Namun nampaknya pemerintah tidak menggunakan dananya tersebut secara keseluruhan.
"Stimulus pariwisata juga mungkin kita akan adjust, yang nilainya sekitar Rp 3,9 triliun. Apakah akan kita berikan seperti pengumuman pertama itu. [Kebijakan] masih bisa berjalan, apa betul-betul membantu hotel, restoran. Kita akan review," ujarnya.
Untuk stimulus paket dua, yang tadinya dianggarkan sebesar Rp 22,5 triliun, ini yang digunakan dalam relaksasi pajak untuk pengusaha baik itu PPN,PPh 21, PPh 22 Impor, dan PPh 25 akan terus dimonitor secara detail oleh Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
"Kita akan memberikan prioritas industri-industri tersebut agar kelancaran tidak boleh sama sekali terhambat. Juga impor barang-barangkesehatan di dalam rangka merespon dan Bea Cukai untuk membantu induk barang-barang baku dan alat kesehatan untuk bisa mendorong sektor usaha yang terdampak dari covid-19," jelas dia.
Dana Pendidikan dan Kesehatan
Sri Mulyani mengatakan, ada sekitar Rp38 triliun yang akan direalokasikan untuk berbagai kegiatan, baik di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Total sekitar Rp 38 triliun kita akan realokasikan segera untuk berbagai kegiatan baik di bidang pendidikan social safety net dan kesehatan," jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bersama Kementerian Pendidikan dan Budaya, serta Kementerian Sosial juga akan dilakukan realokasi.
"Kami sedang bersama menteri-menteri terkait untuk antisipasi. Seperti kementerian pendidikan, merelakoasikan anggarannya untuk bantuan pendidikan, intervensi dan penanganan covid," jelas Sri Mulyani.
Adapun pagu anggaran Kemendikbud dalam APBN 2020 sebesar Rp75,7 triliun.
"Belum ditambah KIP [Kartu Indonesia Pintar] yang nanti disampaikan Kemendikbud, perbaikan dari sisi targeting dalam rangka respon covid." jelas Sri mulyani.
Sementara dari Kartu Pra Kerja juga suda disiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun, sebagai antisipasi apabila ada tenaga kerja yang terkena PHK dan pemberhetian temporer, untuk bisa memberikan bantuan langsung dalam bentuk training atau pelatihan.
Selain itu, Kementerian Sosial juga saat ini sedang melakukan indentifikasi mengenai jumlah target keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH).
"Atau kartu sembako dalam menentukan jumlah targetnya. Apakah tetap 10 juta atau dinaikkan ke dalam 15 juta [KPM] dengan benefit yang sama. Ini pilihan safety net untuk sekitar 50 juta masyarakat yang selama ini jadi target dari dua program itu," ujarnya.
Asuransi untuk Tenaga Medis
Sri Mulyani mengatakan, ada dana sebesar Rp 6,1 triliun yang tengah dipersiapkan sebagai asuransi atau santunan kepada tenaga-tenaga medis, sebagai garda terdepan menangani dan menanggulangi covid-19.
Santunan ini, kata Sri Mulyani akan diberikan kepada seluruh tenaga medis, mulai dari dokter spesialis, dokter biasa, maupun kepada perawat atau para medis.
"Kita akan memberikan asuransi, santunan tenaga medis yang menangani covid-19 ini. Design sedang dimatangkan, dan udah dicadangkan untuk intervensi ini Rp 3,1 triliun hingga Rp 6,1 triliun," jelasnya.
Dana untuk BNPB
Sementara itu, dalam keperluan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai gugus tugas penanganan covid-19, kata Sri Mulyani akan melanjutkan anggarannya yang sebesar Rp 3,3 truliun. Saat ini pihaknya terus melakukan evaluasi dalam kemampuan BNPB melakukan kewajibannya.
"Ini prioritas kita untukbisaBNPB melakukan berbagai kegiatan urgensi yang sedang dilakukan," jelasnya. [cnbc]
