DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program kartu prakerja belum bisa dirilis di tiga kota pada awal Maret ini. Sebab, peraturan presiden (perpres) terkait belum diterbitkan.
"Masih nunggu perpres," ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/3).
Menurut dia, ada dua perpres yang harus diterbitkan oleh pemerintah sebelum merilis kartu prakerja di tiga wilayah. Dua perpres itu mengenai kartu prakerja itu sendiri dan petugas pelaksana proyek (Project Manager Office/PMO).
"Perpres tentang ini (kartu prakerja) dan yang kedua itu tentang PMO," kata Airlangga.
Sebelumnya, Airlangga bilang pemerintah akan mempercepat penerbitan kartu prakerja menjadi awal Maret 2020 dari sebelumnya yang direncanakan pada Agustus 2020 mendatang. Percepatan itu khusus dilakukan di tiga wilayah, yakni Bali, Sulawesi Utara, Kepulauan Seribu.
Pemerintah sengaja melakukan ini demi menangkal 'infeksi' virus corona terhadap ekonomi domestik. Dengan kartu itu, masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan diharapkan bisa mendapatkan pelatihan dan tetap produktif.
"Sistem itu juga akan dilakukan pelatihan dengan menggunakan aplikasi online, tapi pelatihannya sendiri bisa offline," terang Airlangga.
Ia bilang kartu prakerja akan menyasar dua juta penerima. Penerima itu terbagi atas dua kelompok.
Kelompok pertama, 1,5 juta penerima yang mendaftar secara digital melalui situs perekrutan program. Sisanya, 500 ribu penerima akan dijaring secara manual melalui pendaftaran langsung seperti melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan pusat pelatihan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dan swasta.
Penerima manfaat kartu prakerja nantinya akan mendapatkan pelatihan dengan nilai Rp3 juta-Rp7 juta. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun untuk kartu prakerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
