DEMOKRASI.CO.ID - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago menilai, masyarakat bisa memahami keadaan itu karena adanya pandemi Covid-19. Tetapi, kepercayaan kepada pemerintahan Jokowi akan sangat terganggu.
“Kita bisa mahfum dengan kondisi Covid sehingga bisa menjadi alasan toleransi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen. Trust terhadap pemerintahan Jokowi memang sangat terganggu. Ini menjadi tantangan sendiri bagi Jokowi,” katanya, Kamis (6/8).
Menurutnya, bagaimana pun minusnya ekonomi di tengah pandemi pasti punya dampak terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi. Namun, tidak hanya negara Indonesia, negara lain juga mengalami problem klasik karena Covid-19.
“Ditambah lagi memang kita nggak siap menghadapi pandemi ini. Pandemi covid juga bisa bagi negara untuk mencari kambing hitam menutupi kelemahan dan ketidakmampuannya selama ini dalam mengelola pemerintahan,” ujarnya.
Terpisah, pengamat isu sosial dan politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai, dampak sosial dari ekonomi yang minus 5,32 sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan masyarakat. Diantaranya pendapatan masyarakat akan berkurang drastis atau menurun,
“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terus terjadi, daya beli masyarakat akan menurun, jumlah pengangguran dan orang miskin terus bertambah, tingkat stress masyarakat juga meningkat,” ungkapnya.
Menurut dia, jika pendapatan berkurang, harga kebutuhan pokok naik, biaya kesehatan atau berobat naik maka ada kemungkinan terjadi ketegangan sosial yang meninggi.
“Saya kira pemerintah harus hati-hati dalam situasi seperti ini. Jika keliru kebijakan akan beresiko bagi pemerintah,” pungkasnya.
PDIP Sebut akan Ada Pihak Gerogoti Kredibilitas Pemerintah
Anggota DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno tidak terkejut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Yang penting, kata dia, program (PEN) bisa berjalan dengan baik.
“Sudah kita duga. Semula saya perkirakan sekitar (minus) 6 persen. Jadi kita tak perlu ngeri berlebihan. Yang penting, program PEN bisa kita jalankan dengan baik dan bersemangat,” katanya.
Namun, dia menjelaskan, keadaan ekonomi yang memburuk perlu diantisipasi dan diperbaiki dengan baik. Sebab, dari dampak politiknya akan ada pihak yang muncul untuk menggerogoti kredibilitas pemerintah.
“Dampak politik harus diantisipasi dengan baik. Setidak-setidaknya akan ada yang menggunakan isu-isu ekonomi untuk menggerogoti kredibilitas pemerintahan,” ucapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,32 persen. Menurut dia, pemerintah harus lebih hati-hati membuat kebijakan-kebijakan soal ekonomi.
“Pemerintah memang harus lebih hati-hati membuat kebijakan-kebijakan ekonomi dan juga pemerintah harus juga mempush serapan anggaran agat ekonomi bergerak di kementerian-kementerian,” terangnya.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, serapan anggaran di pemerintah daerah juga perlu dioptimalkan agar roda perekonomian berputar.
“Dan juga serapan anggaran di pemda-pemda itu sangat penting juga supaya ekonomi di pusat maupun daerah terus bergerak agar situasi yang ada bisa agak membaik,” tandas Dasco.
