DEMOKRASI.CO.ID - Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf berbeda pendapat dengan Ketua LP Maarif PBNU Arifin Junaidi, yang menyebutkan bahwa organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) tetap berada di dalam program organisasi penggerak pendidikan (POP) Kemendikbud.
Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Kamis siang (6/8).
“Ini silaturahmi untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi,” kata Yahya lewat keterangan persnya.
Eks Jurubicara Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu mengatakan, di tengah situasi pandemik virus corona baru (Covid-19) ini seharusnya tidak membuat kontroversi yang membuat masyarakat bingung.
“Dalam suasana prihatin akibat pandemik dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut,” katanya.
Yahya mengatakan, dirinya menemui Mendikbud atas persetujuan Rais Am dan Ketua Umum PBNU, untuk menyampaikan keputusan bahwa NU tetap ikut serta dalam POP yang diinisiasi oleh Kemendikbud.
Keputusan itu diambil dalam rapat di PBNU pada hari Selasa, (4/8) yang lalu, setelah ada klarifikasi mengenai dua hal.
“Pertama, bahwa POP bukan program yang bersifat akar rumput, tapi lebih bersifat laboratorial,” imbuhnya.
Pihaknya menjelaskan, telah mendapatkan klarifikasi dari pihak Kemendikbud bahwa POP hanya bermaksud memberi model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan.
“Yang diukur adalah kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya. Pihak manapun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya,” ucapnya.
Untuk menyentuh akar rumput, kata Yahya, termasuk warga NU, Kemendikbud mengaku telah menyiapkan sejumlah program lain, misalnya, program afirmasi.
Kedua, bahwa pelaksanaan POP dimulai bulan Januari 2021 yang akan datang, sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan pelaksanaan program sepanjang tahun depan.
“Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah kongkret sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaharuan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada,” tutupnya.
