DEMOKRASI.CO.ID - Politisi PDIP, Ruhut Sitompul menyikapi temuan Indonesia Corruption Watch(ICW) soal anggaran pemerintah untuk jasa influencer.
Sebelumnya ICW menyebut pemerintah diduga menggelontorkan anggaran Rp 90,45 miliar untuk jasa influencer.
Menurut Ruhut selama anggaran influencer dapat dipertanggungjawabkan, tidak masalah. Ia pun menyebut anggaran influencer dipermasalahkan karena ada pihak yang keteter, kalah di media sosial (medsos).
Untuk itu dirinya meminta pihak berlawanan untuk tidak menyebarkan fitnah dan bekerjakeras ketimbang nyinyir di medsos.
“Selama anggaran influencer bisa dipertanggung jawabkan kok repot, keteter ya nggak sanggup ngelawan melalui medsos karena itu bicara fakta jgn fitnah kerja lebih keras lagi sebagai penyeimbang karena yg dinyinyiri selama ini terus kerja kerja kerja terus utk Rakyat MERDEKA,” kata Ruhut dalam akun Twitternya, @ruhutsitompul.
Diketahui Indonesia Corruption Watch(ICW) melaporkan temuannya soal anggaran pemerintah untuk jasa influencer. ICW menyebut pemerintah diduga diduga menggelontorkan anggaran Rp 90,45 miliar untuk jasa influencer.
“Kata kunci yang penting disoroti adalah influencer dan key opinion leader. Ditemukan 40 paket pengadaan dengan dua kata kunci tersebut. Jumlah anggaran belanja untuk influencer mencapai Rp 90,45 miliar. Anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak tahun 2017,” kata peneliti ICW Egi Primayogha, Kamis (20/8/2020).
ICW mengumpulkan data ini dalam kurun waktu 14-18 Agustus 2020 dengan menelusuri salah satunya dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). ICW menemukan ada Rp 1,29 triliun total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital, yang Rp 90,45 miliar di antaranya digunakan untuk jasa influencer.
