DEMOKRASI.CO.ID - Pasca deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengeluarkan delapan (8) maklumat menyelamatkan Indonesia terus mendapat sorotan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, gerakan apapun dari sekelompok masyarakat yang mengeluarkan pernyataan sikap sulit dihindari dari nuansa politis.
Sebab menurut Mahfud, baik pihak yang menuding gerakan tersebut adalah gerakan politik maupun pihak yang dituding membantah gerakan tersebut adalah gerakan politik sulit dipungkiri.
“Sebenarnya yang menuding dan yang dituding sama-sama berekspresi politik karena berbicara tentang negara. Salah satu asal kata politik adalah “polis” (Yunani) yang berarti negara,” kata Mahfud MD, Kamis (20/8).
Mahfud menambahkan, demikian halnya jika ada pihak-pihak yang berbicara tentang kebijakan negara hingga membuat petisi sekalipun, hal itu merupakan ekspresi politik.
“Tak perlu menolak dengan mengatakan “ini bukan politik”. Salah satu asal kata politik adalah “policy” yang berarti kebijakan. Kalau berbicara tentang kebijakan berarti bicara berpolitik,” tuturnya.
Atas dasar itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta semua pihak untuk tidak takut akan tudingan-tudingan politis setelah melakukan suatu gerakan yang menurut Mahfud itu sejatinya gerakan politis.
“Jadi tak perlulah kita takut dikatakan berpolitik sebab berpolitik itu berarti bernegara atau ikut memikirkan atau mengurus kebijakan negara. Yang harus dipahami berpolitik itu tidak sama dengan berpartai politik. Berpartai politik itu hanya sebagian kecil dari aktivitas politik,” ujar Mahfud MD.
