DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Dalam pengumuman calon kepala daerah-wakil kepala daerah Surabaya Rabu ini, Megawati tiba-tiba meminta Whisnu dihadirkan dalam ruang virtual lewat aplikasi Zoom.
“Di situ saya lihat Mas Whisnu, tolong hadirkan,” kata Megawati, Rabu, 2 September 2020. Whisnu yang mengenakan baju merah seragam PDIP lantas tampil di depan layar Zoom DPD PDIP Jawa Timur sembari memegang mikrofon.
Ia juga melepaskan masker yang menutupi mulut dan hidung. “Aku terima kasih banget lho sama Whisnu,” kata Megawati. “Siap, Bu,” jawab Whisnu.
Kader PDIP ini tersisih dari bursa pencalonan Pilkada Surabaya 2020 lantaran partai memutuskan merekomendasikan Eri Cahyadi – Armuji.
Megawati lantas mengatakan masih mengingat peran ayah Whisnu, Sutjipto Soedjono, yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal PDIP. Sutjipto menjabat sebagai Sekjen pada 2000-2005 dan dianggap sebagai salah satu tokoh yang menaikkan Megawati menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada 2001. “Aku tahu pasti kono yo kelingan karo Pak Tjip,”ujar Megawati.
Maka dari itu, kata Megawati, dalam pengumuman hari ini ia mengutus pengurus pusat PDIP, yakni Bambang ‘Pacul’ Wuryanto dan Djarot Saiful Hidayat, serta Puti Guntur Soekarno untuk datang ke Surabaya. Megawati menyatakan ingin menunjukkan bahwa PDIP tak membuang Whisnu.
“Jangan ada yang bilang, oh, Ibu Mega itu buang Whisnu. Tidak. Ini saya berhadapan sama kamu, tidak akan saya buang,” kata Megawati. Mendengar hal itu, Whisnu terlihat mengepalkan tangan dan menepukkan ke dada.
Megawati lantas meminta Whisnu Sakti Buana untuk tetap taat sebagai kader PDIP. Ia juga berterima kasih lantaran Whisnu sudah membantu Wali Kota Tri Rismaharini selama ini.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto secara terpisah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Whisnu. Mengutip Megawati, ia mengatakan pengabdian kepada partai bukan hanya di level eksekutif. “Tapi juga di struktur partai dan legislatif,” kata Hasto. [tempo]
