DEMOKRASI.CO.ID - Aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di Thailand terus menyita perhatian dunia. Berlangsung sejak tiga bulan yang lalu, para pengunjuk rasa dilaporkan mengalami tindakan kekerasan oleh polisi.
Puluhan ribu orang kembali turun ke jalan di seluruh Bangkok dan kota-kota Thailand lainnya pada Sabtu (17/10). Pengumpulan massa itu terjadi setelah pada aksi sebelumnya polisi membubarkan pengunjuk rasa menggunakan meriam air.
Untuk menghentikan aksi, polisi menutup jaringan transportasi Bangkok. Namun para pengunjuk rasa tidak kehilangan akal dan menciptakan protes lokal di seluruh kota yang membuat tiga pusat pengumpulan massa yang didominasi oleh pemuda.
Selain di ibukota, dilaporkan Reuters, ada enam titik aksi di luar Bangkok.
“Itu sudah melewati batas. Kami ingin menunjukkan kepada mereka kekuatan kami dan bahwa kami tidak dapat menerima ini,” ujar seorang pengunjuk rasa yang berkumpul di stasiun Lat Phrao, Tang.
Melalui konferensi pers, jurubicara polisi, Yingyos Thepjamnong mengatakan pihaknya akan mengedepankan negosiasi untuk membubarkan aksi.
“Penegakan hukum akan dilakukan selangkah demi selangkah, menggunakan metode yang mengikuti standar internasional,” kata dia.
Aksi unjuk rasa di Thailand sendiri terjadi untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha, amandemen konstitusi, dan reformasi monarki.
Sebagai tanggapan dan upaya menghentikan aksi, pada Kamis (15/10), pemerintah memberlakukan larangan pertemuan yang terdiri lebih dari lima orang.
Polisi sendiri sudah menangkap lebih dari 50 orang, termasuk beberapa pemimpin protes.
