DEMOKRASI.CO.ID - Berbagai aksi unjuk rasa dilakukan buruh hingga para aktivis dan komunitas-komunitas demi membatalkan undang undang Omnibus law cipta kerja.
Beberapa aksi masyarakat yang mengaspirasikannya melalui media sosial juga kerap kali mencuri perhatian publik.
Salah satunya adalah kumpulan video wanita yang mengaku sebagai simpanan anggota Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Sejumlah perempuan itu ramai-ramai membuat video ancaman kepada anggota DPR yang pernah kencan dengannya.
Video ini muncul setelah para perempuan diduga simpanan para wakil rakyat di DPR RI ini ikut menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020).
Tangkapan layar beberapa akun TikTok yang diduga sejumlah wanita dan pria simpanan anggota DPR, mereka ikut menolak Omnibus Law. TikTok
Sebelumnyam aksi masyarakat yang menjual Gedung DPR RI di beberapa situs e-commerce sebagai bentuk penolakan terhadap UU Omnibus Law cipta kerja juga dipermasalahkan.
Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Andi Rio Padjalangi menyarankan, agar perempuan perempuan dalam video tersebut melapor ke Majelis Kehormatan Dewan jika merasa dirugikan.
“Jadi, begini. Lah orang (perempuan, red) ini merasa dirugikan enggak? Pertanyaan saya, orang orang ini merasa dirugikan enggak? Kalau merasa dirugikan, ya, silakan saja lapor ke MKD,” kata Andi Rio kepada wartawan, Sabtu (10/10/2020).
Politikus Golkar itu pun meminta para perempuan ungkap sosok anggota DPR RI dimaksud.
Tujuannya, kata dia, untuk menghindari fitnah dan mencoreng citra DPR RI.
“Karena kalau nggak ada bukti, ya, fitnah juga namanya. Kasihan anggota DPR-nya. Kasihan anggota DPR-nya kalau enggak ada bukti, enggak ada apa apa,” ucap Andi Rio.
Dia juga meminta mereka membuktikan lantaran juga jumlah anggota parlemen berjumlah tidak sedikit.
“Jangan hanya dibuat viral begitu, dibuat main-mainan. Kan kasihan anggota DPR-nya. Siapa anggota DPR-nya? Anggota DPR kan banyak, 570 anggota DPR,” kata Rio.
Sebelumnya diberitakan jika DPR telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law dalam rapat paripurna Senin sore 5 Oktober 2020.
Pengesahan UU Ciptaker ini pun berujung pada gelombang demo para buruh dan berbagai lapisan masyarakat.
Sebab ada beberapa pasal yang dinilai merugikan dan cacat hukum.
UU Cipta Kerja sendiri terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.
Dimana di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.***
