DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah akan merekrut guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Tahun 2021. Pengumuman rencana seleksi guru PPPK tahun 2021 disampaikan langsung Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dan diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, secara virtual, Senin ( 23/11/2020).
Ma’ruf Amin mengumumkan, pemerintah akan membuka rekrutment guru PPPK bagi guru honorer dan lulusan PPG yang belum mengajar. Ada satu juta kuota seluruh Indonesia yang disiapkan.
“Bagi yang akan mengikuti seleksi, agar mempersiapkan diri dengan baik. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana peserta hanya diberi kesempatan mengikuti ujian satu kali, kali ini peserta diberi kesempatan mengikuti ujian hingga tiga kali,” kata Ma’ruf.
Biaya pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan secara online, lanjut Ma’ruf, akan ditanggung oleh pemerintah. Ia berharap, semua guru honorer di sekolah negeri maupun di swasta, memanfaatkan kesempatan ini.
“Seleksi ini akan memberikan kepastian status bagi guru honorer yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan,” ujarnya.
Sementara, Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, secara virtual menjelaskan, saat ini pemerintah daerah baru menyiapkan sekitar 200.000 formasi guru PPPK. Padahal, kebutuhan yang disiapkan Kemendikbud lebih dari jumlah tersebut.
“Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer, sampai satu juta formasi. Kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya,” kata Nadiem.
Seleksi ini, kata Nadiem, merupakan kesempatan bagi guru honorer di daerah agar bisa diangkat menjadi PPPK. Pengangkatan tersebut akan dimulai pada 2021 dengan mekanisme seleksi yang berkeadilan.
“Pada 2021 merupakan tahun pertama, kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil, transparan,” tuturnya.
Nadiem mengaku sudah berkeliling Indonesia dan bertemu dengan guru honorer. Meski berstatus guru honorer, ia mengakui jika mereka punya inovasi dan motivasi untuk belajar.
“Cukup banyak guru honorer yang layak dan punya kompetensi menjadi guru yang baik. Karena itu, pemerintah memberikan jawaban, bagaimana kesejahteraan dan kesetaraan martabat mereka,” imbuhnya.[]
