DEMOKRASI.CO.ID - Seorang pendukung Ganjar Pranowo, Jhon Sitorus baru-baru ini menyampaikan pendapat kepada internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pendapat Jhon Sitorus adalah mendesak PDIP memfasilitasi dan memberikan ruang adu gagasan antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani.
Menurut Jhon Sitorus, ruang adu gagasan antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani semata-mata untuk kualifikasi calon presiden unggulan dari PDIP.
Hal itu disampaikan Jhon Sitorus melalui media sosial twitternya lantaran selama ini PDIP belum mengadakan agenda demikian.
“Sebagai partai "demokratis", kenapa @PDI_Perjuangan gak membuat konvensi calon?” tanya Jhon yang dikutip Hops.ID dari Twitter Jhon Sitorus @Miduk17 pada Rabu, 8 Juni 2022.
Alasan Jhon sangat mendasar, adu gagasan itu mengingat PDIP bertabur kader potensial. Sehingga penting untuk menguji kualitas dan kelayakan kadernya untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan.
“Bukankah mereka punya kader potensial yang banyak? Kenapa masing-masing kader ini tidak dibuat adu gagasan di depan panelis internal secara terbuka,” sambung Jhon.
Selain itu, Jhon tak lupa menyinggung kelakukan kontroversial Puan Maharani selama menjabat Ketua DPR RI.
“Oh iya maaf, kalo Puan di atas panggung suka matiin mic,” sindir dia.
Soal usulannya, Jhon sebenarnya tahu bahwa PDIP siap-siap saja untuk mengadakan itu. Hanya saja keberaniannya masih patut dipertanyakan.
“Siap itu pasti siap. Cuma, berani gak?”tuturnya.
Sebagai respons atas usulan itu, salah seorang memberikan pendapatnya mengenai gagasan Jhon Sitorus itu.
Menurutnya, mustahil PDIP bakal melakukan hal itu, lantaran Puan Maharani dipastikan bakal kalah dengan Ganjar Pranowo.
“Sesungguhnya semua elit kader PDIP sudah tahu, PDIP tidak mau melakukan penjaringan capres melalui konvensi karena Puan Maharani tidak punya kemampuan dan gagasan dalam rangka mempercepat kesejahteraan bangsa,” tulis @TambaraPol*** di kolom komentar.
Adapun komentar lain menyebutkan, istilah konvensi adu gagasan tidak dikenal di PDIP, semuanya dikembalikan kepada keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.
“Di @PDI_Perjuangan itu untuk menentukan capres adalah hak ketum, jadi istilah konvensi ga dikenal di sono,” kata @beb***lt10.*** [hops]
