DEMOKRASI.CO.ID - Ekonom Senior Rizal Ramli kembali melontarkan kritik keras kepada Presiden Joko Widodo.Kali ini kritikan Rizal Ramli itu disampaikan dalam sebuah diskusi bertajuk "Menggugat Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Ciptaker: Makzulkan Jokowi!"
Rizal Ramli mengatakan,perbitan Perppu Cipta Kerja sama sekali tidak berpihak pada masyarakat, alih-alih menguntungkan, peraturan itu kata justru semakin mencekik masyarakat.Mirisnya Perppu Cipa Kerja justru hanya menguntungkan pihak tertentu, dalam hal ini para pemilik modal.
Rizal lantas mencontohkan seorang pengusaha tambang asal Malaysia yang hartanya naik sebanyak Rp147 triliun.
"Nah di negara-negara lain, bahkan negara kapitalis, kalau ini terjadi, dikenakan pajak tambahan. Namanya pajak kaya dadakan sampai 30 persen, terjadi di Inggris, Amerika," kata Rizal Ramli dikutip Minggu (15/1/2023).
"Tapi pemerintahan ini sangat memanjakan oligarki. Dia enggak berani nyentuh keuntungan dadakan ini," sambungnya.
Padahal, menurut Rizal, negara bisa mendapatkan pajak sampai puluhan atau bahkan ratusan triliun dari orang-orang yang mendapatkan keuntungan besar secara mendadak seperti ini.
"Tapi dia berani naikin pajak rakyat, PPN, iuran BPJS, BBM, listrik, gas, bahkan yang mau beli rokok ketengan saja nggak boleh. Ini brengseknya habis bener! Keterlaluan!" tegas Rizal, mengecam keras kebijakan yang diberlakukan pemerintah.
Rizal menilai seharusnya negara juga fokus kepada para pengusaha kaya raya ketimbang terus membebani rakyat. Hal inilah yang membuat Rizal berang, apalagi bila dikaitkan dengan citra Jokowi sejak pertama kali mencuat sebagai pejabat publik.
"Inilah ideologi sesungguhnya Jokowi, dia itu mengabdi sama oligarki, meres bikin susah rakyat," kata Rizal.
"Image-nya sih sederhana, image-nya merakyat, policy-nya, ideologinya, buat orang super kaya," tambahnya.
Lewat forum yang sama, Rizal menerangkan sejumlah borok di Perppu Cipta Kerja. Mulai dari hak-hak buruh yang dibabat, upaya melanggengkan outsourcing yang berpotensi merugikan masyarakat, hingga perkara perpanjangan konsesi tambang.[populis]
