.webp "Cak Imin Usulkan Jabatan Gubernur Dihapus, Eh Tokoh NU Ngaku Setuju! Katanya: Peran Gubernur Sekarang Juga Kecil")
.webp)
DEMOKRASI.CO.ID - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau Gus Umar ikut menyoroti pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengusulkan jabatan gubernur dihapus dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Dalam cuitannya, Gus Umar pun membandingkan dengan Perppu RUU Pilkada yang diterbitkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia juga mengaku setuju dengan usul Cak Imin lantaran dirinya melihat peran gubernur saat ini sangat kecil.
"Dulu SBY terbitkan Perppu RUU Pilkada yg isinya Pilgub dipiliih DPRD. Skrg Cak Imin usulkan Gubernur dihapus saja. Saya setuju dgn ide Cak Imin. Krn peran gubernur skrg jg kecil," cuitnya, seperti dilihat, Selasa (31/1/2023).
Sementara itu sebelumnya, Cak Imin mengusulkan hal tersebut karena tak terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan.
"Fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama, jadi Pilkada tidak ada (pemilihan) gubernur, jadi hanya (pemilihan kepala daerah) kabupaten/kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi atau jabatan gubernur, jadi tidak ada lagi," ungkap Cak Imin dalam Sarasehan Nasional Satu Abad NU di kawasan Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Lanjut Cak Imin, pengusulan pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Menurutnya, pemilihan gubernur ditiadakan karena melelahkan serta jabatan yang tak signifikan.
"PKB sih mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbup, pilkota. Pilgub tidak lagi karena melelahkan, kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada suatu hari karena enggak terlalu fungsional di dalam jejaring pemerintahan, banyak sekali evaluasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Cak Imin mengaku saat ini pihaknya masih mendiskusikan usulan tersebut dengan para ahli. Ia memastikan PKB akan memperjuangkan gagasan untuk menghapus jabatan gubernur.[populis]
.webp&description= + data:post.title){kind=link}