![]() |
Menteri Tjahjo Kumolo. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko |
"Tidak ada yang salah dalam setiap bencana, semua menteri telah bekerja. Banyak yang mengatakan kinerja lamban, padahal tidak. Sebab banyak masalah yang dihadapi selain sumber air jauh. Kita juga butuh kecanggihan teknologi, dan itu kita belum punya," kata Tjahjo saat membuka acara Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 2015, di The Sunan Hotel Solo, Surakarta, Jumat (16/10).
Tjahjo menambahkan, masalah penegakan hukum dalam kasus pembakaran hutan dan lahan juga mesti dilakukan. Dia sesumbar supaya pelakunya, baik perusahaan besar atau kecil mesti diganjar hukuman setimpal.
"Penegakan hukum harus dilakukan, entah itu perusahaan besar atau kecil. Jika bersalah, cabut izinnya dan black list, harus ada tindakan tegas," ujar Tjahjo.
Tjahjo menekankan kepada para pejabat daerah supaya harus memahami area rawan bencana di daerahnya. Penguasaan area rawan bencana harus dimiliki seluruh pemangku daerah, dan kemudian dikoordinasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Penguasaan area rawan bencana harus dimiliki seluruh pemangku daerah. Ini sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi. Mereka harus tahu, mana daerah yang rawan longsor, mana daerah rawan banjir, gunung berapi serta kebakaran. Yang terpenting deteksi dini di daerah harus dimiliki," ucap Tjahjo.
Reporter : Arie Sunaryo
Merdeka