NBCIndonesia.com - Tertangkapnya lima orang warga Tiongkok pekerja kereta cepat Indonesia China (KCIC) di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma tamparan bagi kementerian ketenagakerjaan, imigrasi dan keamanan negara.
"Ada tiga hal yang harus jadi sorotan dalam penangkapan warga negara Tiongkok. Pertama masalah ketenagakerjaan, imigrasi dan keamanan negara. Kalau dikatakan ini sebagai sebuah ancaman, iya ini ada ancaman," kata pakar Politik dan Keamanan, Muradi kepada Rimanews, Kamis (28/04/2016).
Tiga hal itu bila tidak ada perbaikan, akan bisa menjadi ancaman keamanan dalam negeri.
"Tata kelola pemanfaatan tenaga kerja, izin imigrasi dan kepolisian sebagai pengawas tenaga kerja asing harus dimaksimalkan dengan cara berseinergi," ujar Muradi yang juga Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung.
Peristiwa masuknya pekerja di sekitar wilayah TNI AU, Halim Perdanakusuma jangan lagi sampai terjadi. Imigrasi, kementerian ketenagakerjaan dan polisi harus bekerjasama mengawasi mega proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung antara Indonesia dan Tiongkok.
Mengenai adanya kemungkinan pekerja ilegal Tiongkok mematai-matai, Muradi mengatakan, sepertinya tidak mungkin. Intelijen tentara Tiongkok bila memonitor, tidak akan tampil dengan terbuka. Memata-matai akan dilakukan secara tertutup dan menggunakan teknologi melalui satelit.
"Kalau mereka memata-matai, tidak seperti itu. Tugas Intelijen tidak harus ke lapangan dengan menurunkan langsung tentaranya. Apalagi dengan menggunakan seragam," tandasnya.
Seragam tentara yang dipakai warga negara Tiongkok menurut Muradi tidak menandakan bahwa meraka Tentara Pembebasan.
"Kalau pernah ke Tiongkok, seragam pekerja dan tentaranya agak mirip," tambah Muradi. (rn)
