Nusanews.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir minta BPK dan KPK duduk bersama mencari penyelesaian kasus RSSW. Ini untuk menghindari kelelahan terjadinya krisis lembaga negara.
"Saya kira dua lembaga negara ini harus duduk bersama dan mencari solusi dibalik perbedaannya tersebut. Jadi antara penyelidik KPK dan BPK harus duduk bersama terkait kasus RSSW," ujar politisi Golkar ini di Nusantara I DPR RI Jakarta, Rabu (15/06/2016).
Seperti diketahui KPK telah menyatakan tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus RSSW. Namun lembaga ini belum menghentikan penyelidikan. Hanya saja banyak pertanyaan anggota Komisi III DPR RI yang tidak bisa dijelaskan oleh KPK saat rapat tadi siang.
BPK sejauh ini menegaskan terjadi penyimpangan yang sempurna dalam kasus RSSW. Namun, KPK yang meminta audit investigasi kepada BPK, justru mengatakan tidak ada pelanggaran hukum. Sikap dua lembaga yang berseberangan inilah yang membuat kasus ini menjadi tak berujung.
Untuk itulah, Adis mengusulkan dua lembaga negara tersebut juga harus saling menjaga integritas dan independensinya masing-masing. Sebab, masing-masing memiliki landasan konstitusional serta tupoksi yang dijamin negara.
"Saya kira BPK juga punya dasar hukum yang jelas dan begitupun KPK memiliki dasar hukum yang jelas terkait RSSW ini. Saya kira kembali lagi ke awal tadi bahwasannya dua lembaga tersebut musti bertemu secepatnya mencari solusi akan hal ini," tutup eks anggota MKD ini. (ts)
