Nusanews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkeras mengambil alih pengelolaan terminal tipe A dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Alasannya, selain Kemenhub dinilainya tak becus melakukan pengelolaan, Ahok mengatakan Pemprov DKI punya program untuk membangun rumah susun (Rusun) di atas terminal yang ada di Jakarta.
"Kamu bisa bayangin gak kalau (terminal) Kampung Rambutan juga aset kami diserahkan kepada (pemerintah) pusat? Dia mau gak bangun Rusun? Maunya kami semua di atas terminal adalah Rusun, sekarang Kemenhub punya duit gak?" ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (6/6/2016).
Gubernur mengatakan, saat ini dirinya akan terus mempertahankan pengelolaan terminal tipe A di bawah kewenangan Pemprov DKI. Pasalnya, Ahok menyebutkan, kendati Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada dibawah kewenangan Kemenhub, institusi yang dipimpin Ignatius Jonan pun tak pernah serius menangani kesemerawutan yang ada.
Seperti contoh di Terminal Kampung Rambutan. Tidak sedikit bus AKAP yang masih nakal mengangkut menurunkan penumpang di jalan. Bahkan banyak pula yang sengaja ngetem.
"Makanya kalau mau dia harus minta (Kementerian) PU buat bangun Rusun. Tapi, semua trayek dari luar kota cabut dong trayeknya kalau bandel ngetem, gak mau masuk ke dalam terminal," ungkap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menuturkan, sejatinya banyak lagi persoalan yang justru berantakan ketika di bawah kewenangan pusat. Seperti soal pengelolaan jalan, dan sungai yang kerap berbenturan ketika hendak dilakukan penanganan.
"Jadi nih kacau balau kalau terlalu banyak wewenangan dipegang oleh pusat. Makanya kita ajukan. Tapi secara Undang-Undang jelas memang kewenangan pusat," ungkapnya.
Sebelumnya Jonan sempat menyndir surat permohonan Ahok yang diajukan kepada dirinya.
"Kemarin Pak Gubernur Jakarta, saya baru baca suratnya, bilang minta semua terminal tipe A di DKI itu, Kampung Rambutan, Pulogadung, Kalideres, boleh tidak dikelola DKI? Saya langsung perintahkan bikin surat jawaban. Jawabannya enggak boleh," kata Jonan.
Penyebabnya, Jonan menilai, bahwa yang terjadi ketika pengelolaan terminal tipe A ada ditangan pemerintah daerah cuma kesemerawutan yang terjadi.
"Bandingannya apa (saya bilang berantakan)? Bandingannya stasiun saja. Saya cuma mau terminal bus itu sama tertibnya dengan stasiun kereta. Itu saja. Gampang," kata mantan bos PT KAI (Persero) itu. (rn)
