Nusanews.com - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak bermasalah meski sempat dihentikan beberapa waktu lalu.
"Saya lihat nggak ada masalah. Tadi dilaporkan, semua manageable (bisa diatasi)," katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Luhut menuturkan, pihaknya masih akan menerima laporan dari tim Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, Rabu (7/9/2016) sore. Laporan tersebut berisi tentang evaluasi proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, ia mengaku masih akan melakukan evaluasi tambahan dalam beberapa hari ke depan. Ia juga mengaku telah melakukan pembicaraan dengan pengembang, PT PLN (Persero) dan sejumlah pihak terkait.
"Semua sudah jalan, sudah selesai. Tinggal, saya masih mau ada sedikit detail supaya tuntas," ujarnya.
Secara terpisah, Ridwan mengaku telah mencatat sejumlah masalah dan meminta masing-masing lembaga membuat solusinya pada pekan lalu. Ridwan menyatakan, tugas-tugas yang diberikan oleh Luhut sangat spesifik, termasuk soal instalasi listrik dan pipa di Pulau G. Namun, ia enggan mengungkap lebih lanjut solusi apa yang telah dicapai guna menyelesaikan polemik kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta itu.
Sebelumnya, Luhut menyebut salah satu masalah di Pulau G telah selesai. Masalah itu adalah mengenai status bahaya proyek tersebut, yang terletak hanya 500 meter dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Karang.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, batas aman zona terlarang adalah 500 meter dari sisi terluar instalasi atau bangunan.
PLTU Muara Karang disebut-sebut sangat mengandalkan air laut sebagai air baku untuk menghasilkan listrik dan mendinginkan pembangkit.
"Jadi soal air yang dibilang cooling water (air pendingin) untuk PLTU di sana dianggap bahaya. Setelah dibuat rekayasa teknik, sepertinya tidak ada masalah. Malah temperaturnya bisa turun satu derajat," jelasnya.
Rizal Ramli, Menko Kemaritiman yang sebelumnya, membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta karena melakukan pelanggaran berat dan membahayakan lingkungan hidup, lalu lintas laut dan proyek vital. (ts)
