
IDNUSA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan melaksanakan kebijakan ekonomi seperti yang disampaikannya saat kampanye lalu. Sebab, bila dilakukan bisa menjadi senjata makan tuan.
"Memang kalau dilihat kampanye Trump itu sangat perfeksionis, sangat nasionalistis, untuk kepentingan Amerika. Iya memang semua presiden harus begitu. Tapi Amerika yang menganut ekonomi liberal, saya yakin apa yang dikampanyekan itu tidak akan mudah diterapkan di Amerika secara 100 persen," ujar JK di kantornya, Jakarta, kemarin.
Misalnya, kata JK, rencana Trump akan mengenakan pajak hingga 45 persen untuk produk China. Menurut JK, jika kebijakan dilaksanakan, akan membuat harga barang naik sehingga memangkas daya beli.
"Kalau itu dilaksanakan maka masyarakat Amerika-nya sendiri yang akan protes," katanya.
Contoh lainnya diungkapkan JK mengenai kampanye Trump yang akan membangun tembok di Meksiko. JK menilai, kebijakan itu juga sulit dilaksanakan karena petani di California berasal dari Meksiko.
Dari terpilihnya Trump, lanjut JK, yang dikhawatirkannya adalah rencana AStidak akan melanjutkan Trans Pacific Partnership (TPP). Sebab, pembubaran pakta perdagangan bebas ini secara tidak langsung berimbas ke Indonesia. Salah satunya membuat ekspor bahan baku China akan menurun.
"Maka impor bahan baku di Indonesia juga akan menurun, komoditi akan menurun, perdagangan dunia akan rusak, dan hampir seluruh dunia akan kena," ingatnya.
Berbeda dengan JK, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memandang Trump bakal memprotek AS dari produk luar.
"Memang banyak teori yang memandang dia pragmatis sebagai pedagang. Kita lihat saja nanti. Tetapi, sepertinya dia akan lebih pro pada produk dalam negeri," katanya.
Fahri menilai, Trump akan pragmatis hanya pada persoalan tertentu saja. Misalnya, ASsedang membutuhkan dana segar. Dia memperkirakan Trump bakal berusaha agar Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) menaikkan suku bunga acuannya. Karena, dengan kebijakan itu, dolar akan pulang kampung dan semakin kuat.
Fahri meminta, pemerintah melakukan antisipasi terhadap dampak kebijakan Negeri Paman Sam. Misalnya, kemungkinan nilai rupiah akan melemah terhadap dolar AS.
"Banyak industri dalam negeri yang menggunakan bahan baku impor. Kita harus melakukan pembenahan sektor industri," pungkasnya. (rmol)