IDNUSA - Tragedi Semanggi I masih menyisakan sejumlah persoalan yang belum diselesaikan hingga kini. Padahal, tragedi itu pecah pada 1998, 19 tahun silam. Pemerintahan demi pemerintahan berganti. Namun, tak satu pun yang berani mengungkap dalang atau aktor utama di balik peristiwa tragis itu. Tak ada pula yang berani memenuhi tuntutan dari para aktivis HAM selama ini yang menuntut agar persoalan itu diselesaikan di Pengadilan HAM Ad Hoc.
Marina Katarina Sumarsih atau yang akrab disapa 'Bu Sumarsih adalah satu dari sekian banyak pihak yang masih ingin pemerintah bertanggung jawab mengungkap aktor utama dari tragedi Semanggi I, November 1998 itu. Bu Sumarsih adalah ibunda dari Bernardus Realino Norma Irmawan, salah satu korban keganasan tragedi Semanggi I.
Sejumlah upaya telah dilakukan Sumarsih dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang turut mendampingi perjuangannya. Namun, hingga kini, ia masih belum mendapat jawaban yang dapat dijadikan solusi membuka tragedi berdarah itu.
Di masa pemerintahan Joko Widodo, ia telah tiga kali mengirimkan surat untuk menemui Presiden Joko Widodo. Tujuan dia ialah untuk berbicara langsung kepada Presien mengenai tragedi Semanggi I yang telah menelan nyawa anaknya itu. Surat pertama ia kirimkan bulan Januari 2015. Surat kedua Maret 2015, dan yang ketiga pertengahan tahun 2016.
"Jawaban sih enggak pernah ada, saya yang menelusuri, tetapi kemudian orang staf Sekretariat Kabinet mengatakan, Pak Presiden belum mengagendakan untuk menerima kami keluarga korban," kata Sumarsih di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (13/2/2017).
Sumarsih menegaskan, pada dasarnya ia tak masalah jika tidak menemui Jokowi. Namun, hal yang paling penting, kata dia, adalah penyelesaian kasus yang menewaskan putranya dapat terwujud dan berkeadilan.
Sumarsih menilai, upaya rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan tragedi Semanggi I, Semanggi II dan tragedi Trisakti nyatanya tidak tepat. Seharusnya, kata Sumarsih, tragedi berdarah tersebut diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc.
Tujuan ke KSP
Sumarsih dan KontraS datang ke KSP untuk menyatakan sikap menolak langkah Menkopolhukam Wiranto membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Mereka mensinyalir, pembentukan DKN adalah bentuk upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan cara rekonsiliasi.
"DKN itu, kabarnya, itu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di negara kita, tetapi juga ada catatan di bawahnya, tidak tertutup kemungkinan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini yang kami tolak," tegas Sumarsih.
Sikap presiden Jokowi yang belum mau menerima Sumarsih lantas dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Menurut Sumarsih, di era pemerintahan sebelumnya, ia diterima Presiden. Antara lain, pada era KH. Abdurahman Wahid, pada era Megawati Soekarnoputri dan terakhir pada era Susilo Bambang Yudhoyono.
"Waktu itu, Pak SBY bilang begini, hukum harus ditegakkan, kasus Trisakti, Semanggi 1 dan II diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Sama Pak Jokowi justru belum (bertemu)," kata Sumarsih.
"Jokowi lebih tidak manusiawi menurut saya," tambah Sumarsih. (jn)
