IDNUSA, JAKARTA - Pria kelahiran Pinrang, 14 Agustus 1962 ini membantah kabar yang beredar bahwa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) telah merekomendasikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) sebagai cawapres Jokowi pada Pilpres 2019. Tak hanya isu itu, Idrus juga mengomentari perkembangan persidangan kasus korupsi e-KTP yang menyeret Setnov. Berikut penuturan Idrus Marham :
AMPG telah merekomendasikan Setnov untuk maju sebagai bakal cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Benar begitu?
Rapimnas II AMPG di Makassar tidak pernah memutuskan rekomendasi berupa dukungan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto untuk dicalonkan sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Rapimnas II AMPG sama sekali tidak memberikan pernyataan semacam itu. Oleh karena itu, apabila terdapat pemberitaan terkait dukungan AMPG kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai cawapres pada Pilpres 2019 tersebut sebagai berita tidak benar.
Lantas kenapa beredar kabar seperti itu?
Kami menduga berita semacam itu sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dimaksudkan sebagai upaya membangun opini yang bertujuan untuk mendiskreditkan Partai Golkar.
Tetapi bukankah Partai Golkar secara resmi sudah menyatakan siap mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 nanti?
Diketahui pada Munaslub Partai Golkar di Bali tahun 2016 menetapkan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan memberikan mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk melakukan komunikasi politik dengan Bapak Jokowi. Sebagai tindak lanjutnya Rapimnas Partai Golkar 2016 menetapkan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden Partai Golkar Pilpres 2019.
Apa alasan Partai Golkar mendukung Jokowi kembali pada Pilpres 2019?
Partai Golkar orientasinya bagaimana membangun bangsa. Ketika ada pimpinan bangsa yang sudah kelihatan prestasinya, kelihatan komitmennya, maka kita harus kedepankan kepentingan bangsa bukan kepentingan diri sendiri, kelompok. Partai Golkar juga melihat fakta prestasi yang sudah dibuktikan oleh Presiden Jokowi dan kita yakinkan kalau prestasi-prestasi itu harus dilanjutkan pada periode ke depan dan tentu masih banyak pertimbangan lainnya.
Sejauh ini langkah apa saja yang sudah dilakukan Partai Golkar untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019?
Langkah yang pertama ialah sosialisasi kepada masyarakat karena itu DPP Partai Golkar telah menginstrusikan kepada jajaran keluarga Partai Golkar untuk memasang spanduk di seluruh Indonesia hingga ke desa-desa dan di situ fotonya Joko Widodo ada, dan siapa pun yang ada disampingnya tapi tidak bersamaan. Jadi sangat berhati-hati Partai Golkar supaya tidak ada intepretasi seperti itu maka tidak boleh hanya dua foto, fotonya Pak Joko Widodo dan foto Bung Setya Novanto. Kita juga sudah mengantisipasi pikiran-pikiran seperti itu.
Lantas siapa nanti cawapres yang akan diusung Partai Golkar untuk mendampingi Jokowi?
Terkait dengan siapa calon wakil presiden sebagai pendamping Bapak Jokowi pada Pilpres 2019, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada beliau untuk diproyeksikan sebagai calon wakil presiden. Saya kira ini jelas sekali. Partai Golkar berkeyakinan Bapak Presiden Jokowi pasti memilih cawapres yang dapat bersama-sama ke depan.
Oh ya, bagaimana sikap Partai Golkar terkait terseretnya Setya Novanto dalam kasus e-KTP?
Di dalam rapat konsultasi nasional meskipun tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi telah membuat satu pernyataan dukungan kepada Setya Novanto dan solid di belakang Setya Novanto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar yang terpilih pada Munaslub 2016. Solid. Yang hadir 34 pada waktu itu dan juga dihadiri pimpinan, ormas dan juga dihadiri para senior yang dicerminkan dengan hadirnya Dewan Pembina dan Dewan Pakar. Karena itu juga kita menghormati proses hukum yang ada dan taat asas hukum praduga tak bersalah. Saya rasa ini sikap resmi Partai Golkar. Jadi solid semua. Karena itu kalau ada isu-isu, itu individu. Tapi kalau lembaga solid berada di belakang ketua umum.
Jika nanti hasil penyidikan lanjutan KPK ternyata benar Setnov terseret dan menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP apakah Golkar sudah menyiapkan sanksi buat Setnov?
Semua itu kan menanti. Tapi semua asas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan, karena ini kan prosesnya. Tidak boleh kita bermanuver-manuver hanya kepentingan-kepentingan subjektif. Kita hormati asas praduga tak bersalah dan kita perlakukan siapa pun kader Golkar.
Termasuk kepada Setya Novanto?
Iya, apalagi ketua umum sebagai simbol partai.
Soal lain. Saat ini sedang ramai dibicarakan banyak anggota DPD menjadi pengurus partai sehingga muncul pertanyaan apa bedanya DPD dengan DPR, sikap Partai Golkar bagaimana?
Kalau Partai Golkar mengikuti peraturan yang ada, selama tidak ada aturan yang melarang itu tidak masalah. Tapi bilamana ada pikiran dari berbagai masyarakat, aspirasi dari masyarakat, termasuk dari para akademisi berfikir seperti itu berarti perlu ada harmonisasi Undang-Undang MD3 yang mengatur tentang itu. (rmol)
