DKI era Ahok ranking 1 potensi kebocoran anggaran

NUSANEWS, JAKARTA -  Center for Budget Analysis (CBA) mencatat antara tahun 2015 sampai 2016, jumlah total potensi kebocoran anggaran dari 34 Provinsi di Indonesia mencapai Rp15.083.175.086.687, dengan Provinsi DKI Jakarta (era gubernur Basuki Tjahaja Purnama) menjadi yang yang paling besar menyumbangkan angka potensi kebocoran anggaran.

Koordinator Advokasi CBA, Sadam Bustamal, mengatakan, Minggu (09/07/2017), bahwa I Jakarta selain sebagai daerah dengan anggaran paling besar di Indonesia juga merupakan daerah yang paling besar potensi kebocoran anggarannya, dengan perkiraan Rp12 triliun lebih atau tepatnya Rp12.429.265.632.192 dalam kurun waktu 2015-2016.

“Tingginya potensi kebocoran anggaran seperti di atas, pemerintahan Jokowi tidak punya opsi apa pun. malahan mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan anggota DPRD,” kata Sadam.

Menurut Sadam, yang harus keluar adalah payung hukum untuk memperkuat supaya DPRD intens melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Namun, yang muncul malah PP nomor 18 tahun 2017.

“PP tersebut tidak lain hanyalah dalih Pemerintah Jokowi untuk menaikan pendapatan anggota DPRD secara halus agar tidak diketahui Publik.” katanya.

Kenaikan pendapatan DPRD melalui PP ini dinilai Sadam hanya akan membuat anggota dewan semakin kaya dan makmur. “Bisa jadi, Pemerintah Jokowi berharap dengan ditertibkannya Peraturan pemerintah agar anggota DPRD tidak melakukan korupsi lantaran gaji atau pendapatan mereka sudah dinaikkan,” jelasnya.

Menurutnya, tingginya kebocoran anggaran perprovinsi bukan karena pendapatan DPRD itu kecil. Tetapi, selama ini, ada Main mata antara legislatif dengan eksekutif supaya dalam permainan proyek proyek APBD.

“Sehingga DPRD yang punya kewenangan dalam mengawasi eksekutif menjadi lumpuh agar juga mendapat proyek dari APBD. oleh karena kewenangan pengawasan DPRD lumpuh, maka kebocoran anggaran sebesar Rp.15 triliun, tidak bisa dihindari,” bebernya.

Berikut 10 besar peringkat kebocoran anggaran provinsi.

1. DKI Jakarta dengan potensi kebocoran Rp12.429.265.632.192
2. Provinsi Maluku Rp821.814.307.032
3. Jambi Rp565.679.670.491
4. Jawa Timur Rp203.329.462.583
5. Papua Rp157.765.423.137
6. Riau Rp155.490.259.415
7. Jawa Barat Rp119.681.779.790
8. Sumatera Selatan Rp60.592.055.389
9. Sumatera Barat Rp58.668.059.748
10. Lampung Rp46.066.501.844

(rn)

Follow Kami:

Like Facebook Follow Twitter