NUSANEWS - Sepenggalan syair lagu wajib yang diajarkan di Sekolah Dasar dengan judul `Berkibarlah Benderaku`, seakan sangat relevan dengan situasi saat ini, dimana tengah ramainya jagat dunia sosmed dengan #2019 ganti presiden.
Sementara itu di tengah rakyat sedang hangat diperbincangkan banjirnya berbagai import barang sampai tenaga kerja, menggunungnya utang pemerintah dan terpuruknya nilai tukar rupiah serta naiknya harga BBM yang dirasakan menjadikan beban rakyat yang makin berat. Mulai muncul gerakan di sosial media dan munculnya berbagai demo yang mengkritisi kebijakan pemerintah, bahkan sampai pada tuntutan ganti presiden.
Menanggapi hal ini Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Syaroni dan pengamat kebijakan publik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin menyatakan, wajar kalau rakyat menolak kebijakan pemerintah saat ini karena memang banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan rakyat contohnya pemerintah kembali menaikkan harga bbm. “Hal ini jelas akan dirasakan masyarakat langsung dampaknya,” kata Syaroni kepada Harian Terbit, Selasa (3/7/2018).
Menurutnya, sudah terlalu banyak janji politik Jokowi yang tidak terpenuhi. Berjanji tidak mengimpor beras ternyata mengimpot hingga 1 juta ton. Sesumbar akan mengangkat pertumbuhan ekonomi meroket tinggi, nyatanya pertumbuhan masih merangkak. Katanya dolar akan ditaklukkan hingga Rp.10.000,- nyatanya sekarang melompat tinggi hingga Rp. 14.400,- per dollar AS.
Di era Jokowi utang juga melesat tinggi. Hingga kini menembus Rp. 5.000 triliun. Itupun pemerintah masih saja kekurangan duit sehingga masih tega menaikkan harga BBM. Siapa bilang juga yang terdampak kenaikan Pertamax hanya orang kaya. Karena gegara Pertamax mahal, ada perpindahan dari Pertamax sekarang mengkonsumsi Premium. Akibatnya Premium menjadi langka. Rakyat kecil juga yang akhirnya menanggung akibatnya karena mau tidak mau harus mengkonsumsi BBM Non Subsidi.
Katanya duit subsidi BBM dialihkan untuk membangun infrastruktur tol. Tapi orang-orang bermobil saja yang bisa melewatinya. Rakyat kecil pengendara motor tidak akan pernah melewati jalan. Ini sama saja orang-orang kaya saja yg menikmatinya.
Konsep Jokowi mencabut subsidi BBM yang katanya tidak tepat sasaran dan tidak berkeadilan, nyatanya dialihkan untuk membangun tol yang orang-orang bermobil saja yg bisa melewatinya.
Vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. “Sekarang rakyat menghendaki perubahan presiden. Tidak menutup kemungkinan Tuhan akan mengabulkan harapan rakyat tersebut,” kata Syaroni.
Disisi lain ekonomi Indonesia memang tengah berada dalam himpitan dan tekanan luar biasa, kebijakan pemerintah yang membuka kran import mulai dari beras, gula, garam dan lainnya, serta menggunungya beban hutang yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan mata uang rupiah yang menukik turun tajam bahkan sudah dapat dikategorikan sama dengan kondisi nilai tukar pada saat sesudah kerusuhan 1998.
Menurut Syaroni dan Aminudin, semua kebijakan dan situasi tersebut tentulah akan menjadi beban tersendiri bagi APBN dan cadangan devisa negara. Langkah pemerintah menjual berbagai aset dan melakukan intervensi pasar untuk mencegah makin merosotnya nilai tukar rupiah , belum terasa bahkan dirasa sangat sulit untuk bisa menyelamatkan keadaan.
Ditambah lagi tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun politik sehingga setiap kebijakan pemerintah akan menjadi sasaran kritik tajam dari pihak oposisi dan melihat sebagai kelemahan pemerintah serta menjadi bahan untuk membangun opini rakyat untuk tidak percaya kepada pemerintah.
Penerimaan pemerintah Tax Amnesty yang pernah dilakukan pemerintah sebagai salah satu upaya mencari pemasukan dan pengembangan investasi oleh banyak kalangan dikatakan gagal mendapatkan respon dari pemilik modal yang disimpan di luar negeri. Ternyata juga tidak menghasilkan dana yang cukup besar untuk pemerintah, maupun bagi perkembangan dunia investasi di Indonesia.
Sementara upaya menggenjot pajak pun relatif belum bisa membuahkan hasil , karena pajak baru bisa maksimal apabila sektor ekonomi riil berkembang dengan baik. Belum lagi pemerintah juga berhadapan dengan beban beberapa BUMN yang tidak menghasilakan keuntungan bahkan cenderung merugi dan juga terpilih utang jangka pendek karena mendapat tugas dari pemerintah dalam membangun infrastruktur. Pada akhirnya justru bukan menambah penghasilan bagi keuangan negara bahkan menjadi beban bagi APBN.
Keduanya mengemukakan, pemerintah mau tidak mau harus berpikir keras mencari terobosan dan melakukan langkah yang tepat seperti melakukan evaluasi terhadap program-program yang membutuhkan investasi besar dan berdampak jangka panjang dan tidak menambah utang lagi.
Konsentrasi pemerintah dan dukungan luar biasa diperlukan untuk mendorong makin berkembangnya sektor lokal dan bangkitnya ekonomi rakyat dan menekan inflasi agar dapat berdampak kepada lajunya perkembangan ekonomi sesuai yang diharapkan.
Aminudin mengatakan, pemerintah tidak perlu malu untuk merescedul kembali berbagai program yang memberatkan setidaknya pemerintah dapat belajar dari pemerintah Malaysia saat ini yang di pimpin Mahathir yang mengambil langkah berani dalam menghentikan investasi besar membebani yang bersumber dari hutang dan melakukan berbagai langkah untuk mengurangi hutang.
Krisis Kepercayaan
Melewati tahun 2018 yang memasuki semester kedua memang tidak mudah bagi pemerintah. Usaha yang dilakukan Jokowi untuk menangkan rakyat dengan gaya merakyat memang bisa menjadi terapi sementara bagi rakyat, namun hal ini tidak akan dapat berlangsung lama, karena kritikan luar biasa juga tidak sedikit yang dilontarkan kepada Jokowi dan opini yang dibangun kepada rakyat pada akhirnya bisa mempengaruhi dan menggerus popularitas dan elektabilitasnya.
Tokoh nasional seperti Amien Rais tidak kalah pedasnya melakukan kritik begitu juga Prabowo dan Yusril, ini tidak bisa dianggap sepi oleh Jokowi. Berbagai kritikan ini apabila sejalan dengan tingkat kesulitan hidup rakyat yang makin berat tidak akan mustahil pada akhirnya akan mendapatkan respon positif dari rakyat dan dapat berujung kepada krisis kepercayaan kepada pemerintahan Jokowi.
Apabila gelombang besar dukungan rakyat terjadi tidak mustahil terjadi revolusi terhadap pemerintah sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1998 terhadap pemerintahan Soeharto.
Dihubungi terpisah pengamat politik Zulfikar Ahmad mengakan, semua berharap kondisi seperti ini tidak terjadi karena pada akhirnya juga hanya akan merugikan masyarakat. Jokowi hendaknya perlu bekerja keras menyatukan pemerintahannya agar benar dapat bekerjasama dengan baik dan banyak membuka diri serta berani tampil untuk bisa merangkul tokoh-tokoh nasional dan membuka dialog untuk bersama-sama mencari solusi yang menguntungkan rakyat. Toh pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan siapa yang ke depan kayak untuk memimpin Republik ini.
Jokowi perlu berbicara secara terbuka kepada rakyat terhadap situasi saat ini dibandingkan dengan hanya menenangkan rakyat sementara.Misalnya pemerintah dapat menerbitkan sukuk yang dijual kepada rakyat Indonesia sendiri kalau perlu dengan nilai serendah-rendahnya, sehingga setiap rakyat Indonesia dapat berpartisipasi. Dibanding dengan apa yang dilakukan pemerintah dengan menjual aset kepada pihak asing seperi yang dilakukan terhadap penerbangan Garuda yang dijual kepada pihak Singapura.
Lebih baik Indonesia melakukan penggantian pemerintahan dengan cara demokratis dari pada desakan yang dipaksakan karena krisis kepercayaan. Apalagi kalau sampai ada pihak-pihak yang menunggangi dan mengambil keuntungan dengan agenda tersembunyi. Era tagar #2019gantipresiden di medsos sudah harus diimbangi dengan aksi demonstrasi.
"Pilpres tinggal setahun lagi. Saatnya bergerak turun ke jalan secara massif. Aksi demonstrasi di depan toko martabak anak Jokowi bisa dikatakan sebagai permulaan yang bagus dalam mengorganisir perlawanan rakyat," pungkasnya.
Aminudin mengatakan, tagar #2019gantipresiden semakin menguat karena satu diantaranya, impor ugal-ugalan betmacam komoditi seperti beras, gula, jagung. Bahkan impor besar-besaran buruh dari Tiongkok.
SUMBER
