NUSANEWS - Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean melontarkan tudingan keras kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, pemerintahan Jokowi sengaja memperalat Pancasila untuk memecahbelah rakyat, bukan untuk menyatukan.
Demikian disampaikan Ferdinand Hutahaean kepada PojokSatu.id, ditemui di Cianjur, Jawa Barat, Jumat (30/11/2018).
Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) iti menilai, pemerintahan Jokowi sampai sejauh ini disebutnya lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
Pasalnya, ia melihat ada perubahan siginifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
“Mulai dari kebersamaan dan persatuan kita yang mulai retak,” katanya.
Dari kondisi itu, ia menyebut bahwa potensi perpecahan bangsa pun menjadi cukulp besar.
“Saya lihat pemerintahan Jokowi peralat Pancasila untuk memisahkan rakyat, bukan untuk meyatukan,” tudingnya.
Padahal, terangnya, Pancasila digali oleh Bung Karno dan para founding father bangsa untuk menyatukan seluruh nusantara.
Ia berujar, tidak ada sejarhanya dalam bangsa Indonesia berteriak ‘Saya Pancasila’.
“Sekarang jadi teriakan untuk memisahkan. Artinya yang bukan ‘Saya’ berarti tidak Pancasila. Sementara kita semua ini Pancasila. Siapa bangsa ini yang bukan Pancasila,” tegasnya.
Ia lantas membandingkan dengan era kepemimpinan SBY yang dinilainya mampu memimpin Indonesia lebih baik.
Terbukti, Ketua Umum Partai Demokrat itu mampu membawa Indonesia melewati dua kali krisis monter, yakni pada 1998 dan 2008.
“Dan membawa Indonesia sejajar dengan bangsa yang ekonominya cukup mapan sampai bisa masuk menjadi anggota G20,” bebernya.
Akan tetapi, saat ini telah terjadi kemerosotan dimana-mana.
Dari hasil penggalian Partai Demokrat yang berkeliling Indonesia dan menemui akar rumput, ditemukan sejumlah fakta.
Dimana masyarakat selalu menyampaikan keluhannya bahwa kondisi ekonomi makin susah.
“Lapangan kerja sulit, harga tidak stabil. Tidak mahal tapi tidak stabil. kalau tidak mahal, kadang naik, kadang turun. Ini kan mengganggu kehidupan masyarakat kita,” jelas Ferdinand.
Di sisi lain, sambung dia, pendapatan masyarakat tidak juga tumbuh. Sehingga saat harga naik, masyarakat pun terpukul.
“Biasanya bisa makan daging sekali dua kali seminggu, ini nggk bisa,” ujar dia.
Akibatnya, masyarakat terpaksa mengkonsumsi makanan dengan kualitas gizi menurun.
“Jadi wajar BPJS, banyak orang sakit. Karena masyarakat mengurangi asupan gizi setiap hari. Dulu bisa makan telur atau daging, sekarang berkurang,” urai Ferdinad.
SUMBER
