NUSANEWS - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan selama empat tahun. Namun, masih banyak permasalahan yang belum dituntaskan.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Andi Arief kepada PojokSatu.id, Jumat (30/11/2018).
Andi mengungkap, dirinya sulit menilai kinerja pemerintah saat ini.
Akan tetapi, ada sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian dan patut untuk dikritisi.
Diantaranya, pengangguran dan upaya pengurangan kemiskinan (ekonomi).
“Di era empat tahun Jokowi ini lambat,” bebernya ditemui di Cianjur, Jawa Barat.
Hal itu, tentu saja dipengaruhi banyak faktor. Namun diantaranya yang cukup menonjol tentu saja dikarenakan lambatnya pertumbungan ekonomi.
“Banyak faktor. Tapi yang umum, ada pertumbuhan ekonomi lambat,” jelasnya.
Selain itu, sambungnya, untuk menilai sebuah pemerintahan juga bisa dilihat dari demokrasi dalam menjalankan sistem politik di Indonesia.
Dirinya menilai, saat ini, telah terjadi banyak sekali permasalahan hukum dan keadilan di masyarakat.
“Demokrasi disana-sini, compang-camping. Lalu penggunaan aparat untuk kepentingan kekuasaan,” bebernya.
Atas dasar itu pula, Andi meyakini bahwa saat ini telah terjadi penurunan indeks demokrasi di Indonesia.
“Saya belum dapat datanya yang jelas, tapi pasti indeks demokrasi kita turun,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, sambung Andi, maka berarti ada permasalahan dalam pemerintahan saat ini.
“Jadi untuk menilai sebuah pemerintahan ya itu saja,” ucapnya.
“Kalau sekarang menurun tajam, berarti ada masalah pemerintah ini,” kata Andi.
Andi mengungkap, Partai Demokrat sendiri sudah menyusun 14 program dan isu utama yang diusung untuk diperjuangkan.
“Ini dari hasil daerah-daerah selama 3,5 tahun terakhir dan tiga kali survei,” ucap dia.
Diantara 14 isu utama itu, upaya memperbanyak lapangan kerja kepada kaum milenial dan perempuan serta pembatasan tenaga kerja asing berada di urutan teratas.
Berikut 14 isu utama Partai Demokrat:
1. Ciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk milenial & perempuan, serta batasi tenaga kerja asing
2. Kelola keuangan dan tingkatkan pelayanan BPJS, dengan mengutamakan golongan kurang mampu
3. Berikan subsidi listrik bagi golongan kurang mampu, dan sediakan secara cukup BBM Premium
4. Pertahankan subsidi pupuk untuk petani
5. Stop impor pangan ketika musim panen
6. Tingkatkan gaji pegawai, termasuk guru, TNI & Polri dan Pensiunan, agar miliki daya beli yang baik
7. Longgarkan pajak, termasuk dunia usaha agar bisa tumbuh baik dan tingkatkan upah buruh
8. Bantu dan lindungi UMKM, termasuk pedagang kecil dan angkutan kota
9. Angkat secara bertahap guru dan pegawai honorer dan tingkatkan kesejahteraan perangkat desa
10. Kontrol dan batasi utang pemerintah & BUMN agar tak bebani anak-cucu
11. Lanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara
12. Berikan perlindungan hukum kepada rakyat secara adil dan jamin kebebasan berbicara termasuk kemerdekaan pers
13. Jaga kebhinnekaan dan kerukunan antar identitas (SARA) dan cegah perpecahan bangsa
14. Lanjutkan dan tingkatkan program pro-rakyat SBY, seperti BOS, Bidik Misi, BPJS, Bantuan Lansia, Disabilitas serta Bencana, PKH, Raskin, BLT/BLSM, KUR, PNPM, dan lain-lain, untuk kurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial
SUMBER
