DEMOKRASI.CO.ID - Kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kembali mendapat sorotan tajam. Pasalnya, selama di bawah kendali Rini, banyak BUMN yang dikelola secara tidak wajar dan banyak petinggi yang terjerat korupsi.
Kritikan keras datang dari ekonom Faisal Basri. Dalam penilaian Faisal, Rini tidak bekerja dengan arah yang jelas. Karena, faktanya, BUMN banyak yang salah kelola dan pejabatnya tersandung korupsi.
"Melaksanakannya jadi ngaco, semua jadi rusak, BUMN kita semua," ucap Faisal, Selasa (15/10).
Rini Soemarno diketahui membuat kebijakan holding yang tidak biasa, kalau tidak bisa disebut aneh. Karena perusahaan beraset kecil justru dijadikan induk dari perusahaan BUMN lain yang punya aset lebih besar.
Seperti PT Survai Udara Penas yang disebut akan menjadi induk dari perusahaan penerbangan nasional. Penas yang beraset sekitar Rp 49 miliar akan membawahi PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura 2, PT Garuda Indonesia, dan AirNav.
Ini jelas tidak biasa. Karena aset yang dimiliki Garuda Indonesia (GI) jauh berlipat dibanding Penas yang diwacanakan akan menjadi induk perusahaan. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian BUMN pada 2017 silam, GI punya aset puluhan triliun rupiah.
Tak hanya itu, sejumlah direksi BUMN pun harus berhadapan dengan hukum. Semuanya terjadi selama Rini menjabat sebagai Menteri BUMN.
Antara lain Direktur Utama PT INTI Darman Mappangara, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro, Direktur Utama PTPN III Dolly Pulungan, dan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Risyanto Suanda.
Menurut Faisal, hal-hal tersebut cukup untuk menegaskan kalau Rini sudah gagal menjadi menteri BUMN. [rm]
