DEMOKRASI.CO.ID - Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu komentari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan tak ada perintah kepada Kapolri untuk melarang aksi unjuk rasa.
Said Didu sepakat dengan itu, ia mengatakan jika memang aksi demonstrasi tidak boleh dilarang
"Betul pak Presiden karena sesuai dengan UU No 9 tahun 1998, demonstrasi memang tidak boleh dilarang - hanya wajib memberitahu," tulis @msaid_didu di twitter.
Seperti diketahui, Jokowi memperbolehkan masyarakat untuk menggelar aksi demonstrasi menjelang pelantikan Presiden dan Wapres.
"Ndak ada (perintah)," ujar Jokowi dilansir dari republika, Rabu (16/10/2019).
Presiden menegaskan, aksi demonstrasi pun dijamin oleh konstitusi. Kendati demikian, terkait adanya larangan aksi demonstrasi menjelang pelantikan Presiden, Jokowi meminta agar ditanyakan lebih lanjut ke Kapolri.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memutuskan tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai besok (15/10) sampai Ahad (20/10). Keputusan itu diambil untuk pengamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
"Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama di Jakarta.
Betul pak Presiden krn sesuai dg UU No 9 tahun 1998, demonstrasi memang tdk boleh dilarang - hanya wajib memberitahu https://t.co/T3BdQj9eVn— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) October 16, 2019
[akr]
