DEMOKRASI.CO.ID - Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendukung wacana dihapusnya ujian nasional (UN). IGI menilai anggaran untuk UN yang dinilai besar tersebut dapat dialihkan untuk pengangkatan guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Jauh lebih bagus nggak ada ujian nasional, lebih bagus anggaran UN digunakan mengangkat guru. Bukan hanya honorer, guru kita kan kurang. Lebih dari 50 persen guru kita sekarang sudah honorer, bukan lagi PNS. Kalau kondisi seperti itu, kita tidak lagi lihat keberpihakan. Karena guru kan prasyarat pendidikan," kata Ketua IGI Muhammad Ramli kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).
Ramli mengatakan tujuan diadakannya UN juga saat ini tidak jelas. UN, menurut Ramli, juga sudah tidak bisa menjadi syarat menentukan standar kelulusan siswa karena tantangan pendidikan di tiap daerah berbeda.
Sekarang ujian nasional kita nggak tahu lagi fungsinya apa, kalau dijadikan standar kelulusan siswa, juga agak repot. Karena standar kan nasional mengukur kemampuan daerah dengan pendidik dan fasilitas yang tidak memadai. Nggak boleh kita menjadikan itu menjadi patokan, memang sebaiknya ya sudahlah jadikan itu kembali sekolah. Guru yang menentukan kelulusan siswa," jelasnya.
Lebih lanjut, Ramli mengatakan alasan dijadikannya nilai UN sebagai pemetaan kualitas pendidikan di daerah juga dinilai tidak tepat. Dia menyebut seharusnya pemetaan kualitas pendidikan bisa menggunakan metode sampling.
"Kita sebenarnya bingung hasil UN diapakan, artinya kalau UN tidak punya fungsi apa-apa untuk pemerintah ya untuk apa dilaksanakan. Anggaplah satu kabupaten, nilainya sangat rendah, apa yang dilakukan pemerintah pada daerah itu," tuturnya.(dtk)
