DEMOKRASI.CO.ID - Rencana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Direktur Utama (Dirut) BUMN dinilai merupakan langkah yang tidak tepat. Pemerintah juga didesak tidak mengangkat bos baru BUMN karena pengaruh politik, tapi harus berdasarkan kompetensi dan kalangan profesional.
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, BUMN merupakan badan usaha milik negara dan dalam pengangkatan CEO atau Dirut membutuhkan pedoman (guidens) yang merujuk pada Peraturan Pemerintah.
“Tidak bisa senaknya mengangkat seseorang tanpa melihat kompetensi. Tidak bisa ditunjuk berdasarkan kepentingan politik atau like and dislike,” ujar Enny, di Jakarta, Rabu (13/11).
Dia sebenarnya tidak menyerang personal Ahok atau siapa pun. “Namun pengangkatan CEO di BUMN haruslah berdasarkan kompetensi dan profesional,” tandasnya.
Apalagi lanjutnya, Ahok tidak mempunyai pengalaman memimpin perusahaan BUMN ataupun BUMD. “Jangan sampai kepercayaan publik terhadap pemerintah Joko Widodo menurun lantaran menunjuk Ahok menjadi Dirut salah satu BUMN,” tegasnya. (*)
