DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad memberi catatan terhadap kinerja mitra kerja komisinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sepanjang 2019. Dia meminta agar pada 2020 ini, Tito lebih banyak bekerja, bukan banyak bicara seperti triwulan pertama menjabat.
"Fokus selesaikan antrean blanko KTP elektronik, desa fiktif, pencucian uang kepala daerah di kasino," ujar Kamrussamad lewat keterangan tertulis pada Selasa malam, 31 Desember 2019.
Dia mengingatkan, Pilkada serentak adalah agenda besar yang akan digelar pada 2020. Agenda ini bisa memicu konflik horisontal karena ekonomi semakin menurun, lapangan pekerjaan semakin sulit dan biaya hidup yang makin tinggi.
Untuk itu, dia juga meminta agar penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) tetap netral dan profesional karena potensi calon kepala daerah dari kerabat penguasa banyak yang maju.
"Begitu pun dengan Polri. Netralitas mereka pada Pilkada akan mempengaruhi kualitas Indeks Demokrasi Indonesia jangan ulangi peristiwa Pemilu 2019 yang menorehkan catatan hitam di berbagai daerah," kata Kamrussamad.(*)
