DEMOKRASI.CO.ID - Mundurnya perusahaan keuangan multinasional yang berpusat di Jepang, SoftBank dalam proyek pembangunan ibukota negara (IKN) Nusantara dipandang sebagai langkah sangat bijak.
Pasalnya pembangunan IKN Nusantara masih banyak sejumlah persoalan. Mulai dari masalah hukum dan konstitusi UUD 1945 hingga kedaulatan daerah.
"Softbank mundur dari proyek IKN. Sangat bijak. Karena IKN banyak masalah hukum, melanggar UUD dan kedaulatan kaerah, sedang dalam gugatan, masa depan tidak pasti," kata Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan dalam akun Twitter pribadinya, Sabtu (12/3).
Bahkan, kata Anthony Budiawan, proyek IKN cenderung dinakhodai oleh para oligarki sehingga masalah demi masalah tiada henti menyelimuti proyek IKN itu.
Dia juga menyinggung masalah dugaan adanya praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi.
"IKN dinakhodai oligarki, yang bermasalah pula. KKN dan bakar hutan? IKN akan mati prematur?" pungkasnya.
Perusahaan keuangan multinasional yang berpusat di Jepang, SoftBank, batal ikut serta dalam proyek pembangunan ibukota baru Indonesia. Kabar itu menjadi breaking news di media terkemuka Jepang, Nikkei.
"BREAKING! SoftBank pulls out of Indonesia's new capital project," demikian ditulis Nikkei di akun twitternya, Jumat (11/3). [rmol]
