DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara mengenai Bupati Meranti Muhammad Adil yang marah-marah tentang Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor minyak dan gas (migas).
Adil sempat menyebut Kementerian Keuangan diisi iblis atau setan. Ia melontarkan sebutan tersebut kepada perwakilan dari Kemenkeu yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman saat Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru, Riau, pada Desember 2022.
Kemarin ada bupati yang marah-marahin kita. Katanya Kementerian Keuangan isinya bukan manusia," kata Sri Mulyani dalam pertemuan dengan media di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/1).
Dia menjelaskan, dalam menentukan DBH hingga kapan dibayarkan ke pemerintah daerah, sudah memiliki aturan dan formulanya. Hal ini berlaku bukan hanya DBH untuk sektor migas, tapi sawit dan komoditas lainnya.
Untuk penghitungan sawit alias crude price oil (CPO) misalnya, kata Sri Mukyani, formulasinya akan ada di UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sayangnya, kata dia, tidak semua orang tertarik untuk membaca dan memahami formula tersebut, termasuk saat harga komoditasnya naik atau turun dan dampaknya ke DBH.
"Dan orang yang marah pun kalau dijelasin kayak gitu belum tentu mau (mendengarkan), seperti diceritain caranya begini, aturannya begitu, cara hitungnya begini. Pokoknya yang penting kapan aku dibayar?" tegasnya.
Kronologi Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Diisi Iblis dan Setan
Muhammad Adil menjadi sorotan publik usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis atau setan tahun lalu dalam pertemuan yang dihadiri salah satu Dirjen Kemenkeu.
Pada momen panas tersebut, Bupati Meranti ini mempertanyakan soal DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu. Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil karena penerimaan DBH Meranti menurun. Padahal harga minyak dunia melonjak naik sampai USD 100 per barel.
Adil mengaku telah tiga kali mengirimkan pesan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melakukan audiensi secara empat mata. Namun, pihaknya selalu ditawarkan audiensi secara daring atau online.
Ketidakpuasan Adil meledak hingga menyebut Kemenkeu sebagai iblis atau setan. Ia meminta pemerintah pusat tidak lagi menyentuh minyak bumi di wilayah Meranti. Sebab, daerahnya sudah termasuk miskin ekstrem.
“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan? Jangan diambil minyak di Meranti itu, enggak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami diisap sama (pemerintah) pusat. Karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” sebut Adil.[kumparannews]
