DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan semua pihak agar tidak mencampuri keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal kocok ulang atau reshuffle kabinet.
Dia menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Saya pikir hak reshuffle hak prerogatif daripada Presiden, sehingga siapapun itu tidak dapat mencampuri, tetapi kalau mungkin diminta pendapat oleh Presiden sah-sah saja," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto disebutnya kerap ke Istana untuk bertemu Jokowi. Namun menurutnya, pertemuan tersebut adalah hal yang lumrah, mengingat Prabowo adalah Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.
"Pak Prabowo sering ke Istana, saya belum tahu apakah dalam salah satu kunjungan itu kemudian dimintai pendapat reshuffle," ujar Dasco.
Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo kembali meminta agar semua pihak menunggu perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukannya. Santer beredar kabar, reshuffle yang dijanjikan Jokowi ini akan direalisasikan pada 1 Februari lusa di mana dalam kalender Jawa merupakan hari Rabu Pon.
“(1 Februari Rabu Pon), Masa? Rabu pon, bener, ya nanti tunggu saja,” kata Jokowi singkat usai menghadiri kick off keketuaan ASEAN Indonesia 2023, di Jakarta, Minggu (29/1). Jokowi diketahui dalam beberapa kesempatan melakukan reshuffle pada Rabu Pon.
Sinyal reshuffle dari Jokowi ini sebelumnya sudah berulang kali disampaikan. Di beberapa kesempatan, jawaban Jokowi selalu sama, yakni meminta agar masyarakat bersabar menunggu perihal reshuffle ini.
Isu reshuffle ini semakin berembus kencang setelah PDIP mendesak agar kinerja menteri dari Partai Nasdem dievaluasi. Desakan itu tak lepas dari momentum setelah Nasdem mendeklarasikan bakal calon presiden Anies Baswedan.
Di Kabinet Indonesia Maju, ada tiga menteri dari Nasdem yang menjabat, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.[populis]
