Nusanews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memprakarsai dialog Proyek Percepatan Pembangkit Listrik. Melalui dialog ini diharapkan bisa diperoleh rekomendasi dan solusi bagi upaya mempercepat ketersediaan listrik di tanah air.
"Kami mendukung sepenuhnya program percepatan pembangkit listrik. Dengan dialog ini BPK ingin mengajak semua pemangku kepentingan proyek mendapatkan solusi untuk langkah ke depan," ujar Rizal Djalil, Anggota BPK di Jakarta, Senin (30/5/2016).
Menurut Rizal, banyak temuan BPK yang amat berharga bagi penyempurnaan dan perbaikan bagi proyek percepatan pembangkit listrik. Melalui forum inilah dia berharap berbagai persoalan yang ada bisa dikupas secara tuntas.
Rizal misalnya mengungkapkan, berdasar pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan Proyek Percepatan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap I ada persoalan pembebasan lahan, perusahaan yang tidak kompeten hingga proses perijinan yang tumpang tindih.
Dia menyebutkan BPK menemukan ada 166 perusahaan yang bermasalah dengan kontrak. Persoalan pembebasan lahan untuk transmisi listrik amat rumit dan pelik. Sehingga realisasi proyek tersebut mengalami hambatan yang tidak ringan.
"Hingga berjalan 10 tahun, program tersebut baru terealisasi 7.919 MW atau 79 persen," papar Rizal Djalil. Dia berharap persoalan yang dihadapi proyek ini bisa ditemukan jawaban sehingga program percepatan pembangkit 35.000 MW berjalan lancar.
Untuk itu, acara dialog akan menghadirkan Menko Maritim dan SDA Rizal Ramli, Dirjen Listrik, Dirut PLN Sofyan Basir, Direksi Bank BUMN dan swasta, pelaku bisnis pembangkit listrik, akademisi dsbnya. Dia juga masih berharap Wakil Ketua DPR ada yang bisa hadir. (ts)
