logo
×

Selasa, 18 Juli 2017

Golkar Siap Ganti Setya Novanto. Calonnya?

Golkar Siap Ganti Setya Novanto. Calonnya?

NUSANEWS, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Setyo Novanto resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Kabar tersebut jelas menjadi kabar mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, selain ketum Golkar, Setnov adalah Ketua DPR RI.

Dari internal partai berlambang pohon beringin itu, kasak-kusuk penggantian Setnov pun mulai menyeruak.

Salah satunya yang mulai menyuarakan penggantian Setnov itu adalah politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Menurutnya, posisi Novanto sebagai ketua umum harus segera diganti.

Bahkan, ia pun mengaku sudah memiliki kriteria yang dianggap pas untuk menggantikan Papa Novanto itu.

“Sejak awal sudah saya katakan, kalau bisa ketua umum tidak punya potensi masalah hukum,” kata Doli saat dihubungi JPNN.com (grup pojoksatu.id), Senin (17/7).

Meski memiliki kriteria calon pengganti Setnov, Doli enggan menyebutkan nama.

“Saya belum mau bicara orang per orang. Sebaiknya nanti begitu Munas digelar,” tegasnya.

Doli menambahkan, penetapan tersangka Novanto oleh KPK dalam kasus pengadaan e-KTP itu disebutnya telah ikut menyeret Partai Golkar.

Karena itu, dari awal dirinya sudah mendesak kepada keluarga besar Golkar untuk mempersiapkan diri mencari pemimpin baru.

“Dulu sebelum ditetapkan tersangka, saya sudah minta ganti. Apalagi sekarang saat sudah tersangka. Tidak ada jalan lain, harus diganti!” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus pengadaan e-KTP.

‘Papa Novanto’ diduga menyalahgunakan kewenangan sehingga mengakibatkan negara rugi Rp2,3 triliun.

Setya Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ps)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: