NBCIndonesia.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menolak syarat iuran calon ketua umum Rp 1 miliar untuk mendaftarkan diri dalam munaslub di Bali. Sebab, karena syarat tersebut, dia menilai Golkar bisa ditinggalkan rakyat.
"Jangan-jangan nanti rakyat bisa semakin menjauhi Partai Golkar karena hanya uang terus yang dibicarakan," ujar Akbar di Restoran Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (7/5).
Munaslub sebelumnya, kata dia, para Caketum tak memberikan iuran apapun. Iuran tersebut, menurutnya, bentuk budaya negatif yang tidak pernah ada dalam sejarah Golkar.
"Saya sudah beberapa kali mengatakan tidak setuju uang iuran itu, apalagi Rp 1 miliar. Di tingkat daerah nanti bisa Rp 500 juta, di tingkat kecamatan bisa Rp 150 juta. Nanti bisa-bisa Partai Golkar bicaranya tentang uang, uang, uang terus," kata Akbar.
Sementara di tempat yang sama, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, adanya setoran wajib Rp 1 M dalam Munaslub menandakan pengalaman hidup menderita Partai Golkar belum kuat. Hal itu mendorong Golkar selalu ingin berada dalam pemerintahan.
"Pengalaman hidup menderita Partai Golkar ini belum kuat, sangat lemah. Termasuk dalam hal pendanaan," ujar Sebastian Salang.
Namun, kata dia, Golkar memiliki daya tawar tinggi bagi pemerintah yang berkuasa berupa kekuatan di parlemen. Golkar bisa merepotkan pemerintah yang berkuasa termasuk Presiden Joko Widodo.
"Kepentingan Golkar untuk gabung dalam pemerintahan sangat kuat. Tetapi di sisi lain pemerintah juga sangat tergantung pada Golkar, hal itu juga disadari oleh Presiden Jokowi saat ini," tandasnya. (mdk)
